Asosiasi Ragukan Klaim Surplus Beras Menteri Amran

Reporter

Kamis, 2 Februari 2017 17:44 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman (tengah) dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (kiri) saat mengunjungi lahan pertanian padi di Tanjungsari, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, 29 Oktober 2016. Benih Jarwo Super merupakan karya penelitian dan pengembangan Kementerian Pertanian. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, mengatakan data di sektor pertanian tidak akurat. Dia menambahkan jika memang Indonesia surplus beras, maka tidak perlu ada produksi di tahun ini.

Hal diungkapkan oleh Dwi Andreas, ketika ditanyakan pendapatnya mengenai klaim surplus beras oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. "Data selalu menunjukkan surplus, karena data lemah, pernyataan apapun jadi bias," kata Dwi Andreas kepada Tempo saat dihubungi, Kamis 2 Februari 2017.

Menurut Dwi Andreas, jika dirinci lebih lanjut angka produksi beras yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian dengan kemungkinan angka riil produksi yang dimilikinya, hasilnya berbeda. Perbedaan angka ini sekitar 23 persen. "Ada kelemahan terkait data."

Baca: Menteri Amran Bakal Swasembadakan Kawasan Timur Indonesia


Kemudian dari data yang dimiliki Dwi Andreas, diketahui pertumbuhan penduduk sejak 1985-2015 adalah 56,86 persen dan produksi padi bertumbuh sebesar 93,17 persen. Meski pertumbuhan produksi padi melebihi angka pertumbuhan penduduk, namun swasembada beras belum terjadi lagi. "Berasnya ke mana, ekspor saja tidak," ujar Dwi.

Ketika ditanyakan soal data dari Badan Pusat Statistik, Dwi Andreas menyatakan data dari BPS soal produksi beras itu 75 persen berasal dari Kementerian Pertanian. Dia merincikan data produksi itu, berasal dari data tentang luas panen dan produktivitas.

Data mengenai luas panen didapatkan 100 persen dari Kementerian Pertanian, sedangkan data produktivitas itu 50 persen didapatkan dari mantri statistik dan sisanya didapatkan dari Kementerian Pertanian. "Makanya saya bilang data itu 75 persen dari Kementerian Pertanian," ucap Dwi Andreas.

Baca: Surplus, Bulog Subang Kirim Beras 10.500 Ton ke Luar Daerah


Dwi mengungkapkan masalah soal data sudah terjadi sejak dahulu, bukan baru-baru ini saja. Namun dalam 10 tahun terakhir, hal ini menjadi semakin akut, alasannya tidak adanya keinginan merevisi kesalahan yang ada, sehingga menyebabkan kesalahan menjadi berulang.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim selama sembilan tahun belakangan ini, baru tahun lalu Indonesia mengalami surplus beras. Selain beras, kata Amran, harga bawang di sejumlah daerah juga turun karena kelebihan pasokan.

DIKO OKTARA

Berita terkait

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

22 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Uang Korupsi Syahrul Yasin Limpo Mengalir ke Mana? Antara lain Biaya Khitan, Buat Kafe, dan Skincare untuk Cucunya

1 hari lalu

Uang Korupsi Syahrul Yasin Limpo Mengalir ke Mana? Antara lain Biaya Khitan, Buat Kafe, dan Skincare untuk Cucunya

Penggunaan uang korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL) terungkap di pengadilan. Mayoritas digunakan untuk kepentingan keluarga. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Sempat Meroket Tajam, Harga Bawang Merah Berangsur Turun di Sejumlah Daerah, Ini Fakta-faktanya

3 hari lalu

Sempat Meroket Tajam, Harga Bawang Merah Berangsur Turun di Sejumlah Daerah, Ini Fakta-faktanya

Harga bawang merah mulai mengalami penurunan di sejumlah daerah.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

4 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

9 hari lalu

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.

Baca Selengkapnya

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

10 hari lalu

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

10 hari lalu

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

11 hari lalu

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Djamaludin Koedoeboen, menuturkan poin keberatan terhadap kesaksian eks ajudan Panji Harjanto.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

11 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

Beberapa rahasia terungkap saat sidang Syahrul Yasin Limpo, termasuk adanya permintaan Rp 50 miliar dari Ketua KPK saat itu Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

15 hari lalu

Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

Eks ajudan Syahrul Yasin Limpo mengetahui adanya permintaan uang sebesar Rp 50 miliar dari mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya