Impor Daging India Diklaim Tak Rugikan Peternak Lokal  

Reporter

Editor

Abdul Malik

Rabu, 1 Februari 2017 10:43 WIB

Pekerja tengah memasukkan sapi impor kedalam sebuah truk usai tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 2 September 2015. Pemerintah akan mengimpor sapi potong dari Australia sebanyak 50.000 ekor yang dikirim secara bertahap. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian mengklaim impor daging berbasis zona, seperti dari India, tak akan menjatuhkan harga ternak atau daging lokal. Pemerintah mengimbangi dengan pengawasan yang ketat agar daging impor tak sembarangan dapat diperjualbelikan dan menekan daging lokal.

"Persyaratan ketat dan uji yang kompleks akan mempengaruhi harga ternak atau daging yang dimasukkan dari zona di suatu negara," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita kepada Tempo, Selasa, 31 Januari 2017. "Sehingga tidak akan menimbulkan distorsi atau menjatuhkan harga ternak atau daging lokal."

Baca: Swasta dan BUMN Berlomba Ingin Bangun Tol Baru

Sejak tahun lalu, pemerintah mengimpor daging India berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan. Aturan tersebut mengizinkan impor sapi bakalan dan daging berdasarkan zona yang belum sepenuhnya terbebas dari penyakit mulut dan kuku.

Berdasarkan data Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan, India tidak termasuk negara anggota yang bebas dari penyakit mulut dan kuku, seperti Australia, Selandia Baru, dan Brasil. Kendati demikian, Kementerian Pertanian menjamin keamanan sepanjang prosedur dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan mitigasi risiko disepakati semua pihak.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Teguh Boediyana mengatakan skema impor berdasarkan zona akan berdampak buruk pada perekonomian dan pariwisata nasional. "Terutama soal penyakit. Kalau kena PMK (penyakit mulut dan kuku), target swasembada daging 2017 hanya impian," ucapnya.

Baca: Tekan Kesenjangan Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Program

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan impor ternak berbasis zona dilakukan untuk menekan harga daging dalam negeri. Sebelum kebijakan berlaku, Amran telah mengirim 1.128 ahli ke India. "Tidak mudah tanda tangan langsung impor. Ini kami cek semuanya. Tidak mungkin kami angkut kalau tidak yakin ini dalam keadaan steril," ujarnya.

Apalagi Amran membatasi daging yang diimpor melalui Bulog hanya berupa daging beku, yang dianggap lebih kebal dari penularan penyakit. "Tahu enggak, penyakit mulut dan kuku itu bisa bertahan berapa derajat? Bisa bertahan 23 derajat (Celsius). Sedangkan kita impor dalam bentuk frozen."

Menurut Ketut Diarmita, impor daging dari zona tertentu harus sesuai dengan rekomendasi kajian risiko oleh Komisi Ahli Kesehatan Hewan serta uji kesehatan masyarakat veteriner dan karantina hewan pada 2015. Daging beku tersebut berasal dari karkas yang telah dilayukan dan berasal dari unit usaha yang telah disetujui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Baca: Freeport Indonesia Segera Dapatkan Izin Ekspor

Dewan Peternakan Nasional memprotes skema ini lantaran merugikan peternak lokal hingga 50 persen selama enam bulan terakhir. Anggota Presidium Dewan Peternakan Nasional, Edy Wijayanto, mengatakan peternak rakyat di Tapos, Jawa Barat, hanya bisa memotong rata-rata 30 ekor sapi per hari dari sebelumnya 50-60 ekor.

Permintaan daging sapi lokal anjlok karena bersaing dengan daging asal India, yang dipatok Bulog di bawah Rp 80 ribu per kilogram. "Industri cenderung pakai itu. Pedagang pasar juga mengoplos daging lokal dengan daging India," kata Edy.

DIKO OKTARA | RICHARD ANDIKA | ROBBY IRFANY


Berita terkait

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

9 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

14 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya

Uang Korupsi Syahrul Yasin Limpo Mengalir ke Mana? Antara lain Biaya Khitan, Buat Kafe, dan Skincare untuk Cucunya

21 jam lalu

Uang Korupsi Syahrul Yasin Limpo Mengalir ke Mana? Antara lain Biaya Khitan, Buat Kafe, dan Skincare untuk Cucunya

Penggunaan uang korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL) terungkap di pengadilan. Mayoritas digunakan untuk kepentingan keluarga. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Sempat Meroket Tajam, Harga Bawang Merah Berangsur Turun di Sejumlah Daerah, Ini Fakta-faktanya

2 hari lalu

Sempat Meroket Tajam, Harga Bawang Merah Berangsur Turun di Sejumlah Daerah, Ini Fakta-faktanya

Harga bawang merah mulai mengalami penurunan di sejumlah daerah.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

3 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

8 hari lalu

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.

Baca Selengkapnya

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

9 hari lalu

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

10 hari lalu

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

10 hari lalu

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Djamaludin Koedoeboen, menuturkan poin keberatan terhadap kesaksian eks ajudan Panji Harjanto.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

10 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

Beberapa rahasia terungkap saat sidang Syahrul Yasin Limpo, termasuk adanya permintaan Rp 50 miliar dari Ketua KPK saat itu Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya