Tekan Kesenjangan Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Program  

Reporter

Rabu, 1 Februari 2017 08:05 WIB

Presiden Jokowi (kedua dari kanan), berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan),saat pengarahan Tax Amnesty di Istana Negara, 28 Juli 2016. Terlihat di belakang, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menkopolhukam Wiranto. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Bogor - Pemerataan dan upaya menekan kesenjangan ekonomi menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam dua bulan terakhir, Jokowi telah memerintahkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution membuat rencana strategis untuk meningkatkan pemerataan ekonomi.

Setelah menggelar rapat terbatas tentang kebijakan ekonomi berkeadilan, Darmin menyebutkan ada 10 kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah. "Ini tidak harus dilaksanakan sekaligus. Bisa kami pilih beberapa dulu," katanya di Istana Bogor, Selasa, 31 Januari 2017.

Baca: Bulog Berharap Tahun Ini Tak Ada Impor Beras

Ke-10 kebijakan itu, di antaranya reformasi agraria, penyediaan lahan untuk pertanian, perkebunan. Lalu, perumahan untuk warga miskin perkotaan, rumput laut untuk nelayan, pengembangan UMKM. Kemudian, pengaturan pedagang tradisional dengan toko retail, pelatihan vokasional, dan penerapan pajak progresif bagi pemilik tanah lebih dari satu lahan. Terakhir, pengeluaran APBN untuk program padat karya.

Dalam hal reformasi agraria, misalnya, Darmin menjelaskan, kebijakan itu sebenarnya sudah diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Namun, realisasinya belum berjalan sistematis. Ke depan, pemerintah tidak hanya akan memberikan kesempatan yang sama kepada warga atau petani, melainkan pemberian modal.

Pemberian modal tidak diberikan serampangan. Darmin menuturkan petani yang tidak punya lahan (lahannya kecil) saja yang akan diprioritaskan mendapatkan bantuan modal. Selain itu, pemberian modal akan diberikan kepada kelompok petani.

Pemerintah, lanjut Darmin, sudah melakukan deregulasi dan fokus mengembangkan infrastruktur. Meski demikian, upaya menekan kesenjangan ekonomi perlu dilakukan.

Simak: Inflasi Tahun Ini Diprediksi 4 Persen, Ini Penyebabnya

Dalam pertemuan World Economic Forum, Darmin menyebutkan ketimpangan ekonomi sedang terjadi di dunia. Agar tidak makin melebar, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan. "Pemerintah betul-betul mempersiapkan diri menghadapi semua itu (kesenjangan)," ucap mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

ADITYA BUDIMAN

Berita terkait

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

3 jam lalu

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

8 hari lalu

Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal dampak putusan MK yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998

13 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998

Sejarah terulang lagi, nilai tukar rupiah melemah sampai ke titik di atas Rp16 ribu per dolar AS, sama seperti saat krisis moneter 1998.

Baca Selengkapnya

Menko Perekonomian Airlangga Sebut Bakal Lakukan Antisipasi Imbas Serangan Iran ke Israel

14 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Sebut Bakal Lakukan Antisipasi Imbas Serangan Iran ke Israel

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bakal melakukan antisipasi imbas serangan Iran ke Israel agar perekonomian tidak terdampak lebih jauh.

Baca Selengkapnya

Jawaban Airlangga Soal Permintaan Dia Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

31 hari lalu

Jawaban Airlangga Soal Permintaan Dia Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Majelis hakim MK menyatakan akan mempertimbangkan untuk menghadirkan menteri Jokowi ke sidang sengketa pilpres.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Daftar Bansos dan BLT yang Cair Maret 2024, Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu Ditunda

24 Februari 2024

Terkini: Ini Daftar Bansos dan BLT yang Cair Maret 2024, Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu Ditunda

Pemerintah bakal kembali menggelontorkan bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) pada Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: 500 Ribu Ton dalam Proses Muat

15 Februari 2024

Pemerintah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: 500 Ribu Ton dalam Proses Muat

Perum Bulog angkat bicara soal ini soal rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1,6 juta ton pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Menko Perekonomian Airlangga Berencana Pantau Quick Count Pemilu 2024 Bareng Prabowo

14 Februari 2024

Menko Perekonomian Airlangga Berencana Pantau Quick Count Pemilu 2024 Bareng Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto berencanya memantau quick count atau perhitungan cepat siang ini.

Baca Selengkapnya

Terkini: Begini Kata Airlangga, Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Sandiaga Usai Nyoblos Pemilu

14 Februari 2024

Terkini: Begini Kata Airlangga, Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Sandiaga Usai Nyoblos Pemilu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mencoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Nyoblos di TPS 05 Melawai, Berharap Pemilu Berjalan Aman Damai

14 Februari 2024

Airlangga Hartarto Nyoblos di TPS 05 Melawai, Berharap Pemilu Berjalan Aman Damai

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya