TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara memberi masukan bagi perusahaan rintisan (startup) yang menemui masalah pendanaan. Sebab, mekanisme pendanaan harus tepat sasaran sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan usaha.

“Langkah yang dipilih adalah kerja sama dengan para pelaku yang biasa menangani pendanaan untuk startup, dalam hal ini Kibar. Bisa juga kolaborasi dengan BUMN yang punya modal ventura,” kata Rudiantara seperti dilansir laman swa.co.id, Minggu, 22 Januari 2017. Kibar merupakan salah satu inkubator Tech StartUp yang biasa memberikan mentoring ke perusahaan rintisan.

Baca: Donald Trump Dilantik, Pelemahan Rupiah Bakal Berlanjut

Setelah menyelesaikan masalah pendanaan dan mulai berkembang, dia berharap startup yang potensial tidak segera dijual ke investor asing.

Startup yang memiliki masa depan bagus, kata dia, penting ikut mengawal perkembangan e-commerce. Selain itu dapat berkontribusi terhadap ekonomi digital tanah air.

Baca: Jakarta-Surabaya Cukup Kereta Ekspres Saja, Ini Kajian BPPT

Rudiantara mengatakan tidak menutup kemungkinan pemerintah siap mengakuisisi startup yang memiliki aplikasi menarik, seperti yang bergerak di sektor kesehatan. “Kami sedang melihat opsi yang ada. Untuk yang punya potensi besar di masa depan, sebaiknya dimiliki pemerintah atau swasta Indonesia," ujar dia. “Namun saya belum bisa jelaskan saat ini untuk aplikasi yang menunjang peran pemerintah.”

Selain modal, lanjut dia, ada beberapa tantangan saat membangun industri e-commerce di Indonesia. Misalnya, sumber daya manusia yang berkualitas, penyederhanaan pajak, perlindungan konsumen, keamanan siber, logistik, serta infrastruktur komunikasi.

Bagi Rudiantara, Indonesia masih kekurangan talent di bidang programmer hingga coder. Sehingga mau tidak mau kekurangan tersebut membuat perusahaan rintisan melirik talent dari negara lain.

“Dari sekian banyak startup, yang menjadi pemain besar baru sekitar 4 persen. Infrastruktur komunikasi juga penting," kata dia.

SWA.CO.ID