TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo menuturkan pihaknya akan berfokus mencermati kebijakan fiskal, keuangan, dan perdagangan Amerika Serikat (AS) setelah pelantikan Donald Trump sebagai Presiden ke-45 malam ini, Jumat, 20 Januari 2017.

Dari sisi perdagangan, Trump diprediksi akan mengambil kebijakan yang lebih proteksionis. Hal ini kata Agus juga akan cukup berdampak pada Indonesia, mengingat nilai ekspor ke AS saat ini mencapai US$15 miliar.

Baca : Donald Trump Resmi Presiden, Sri Mulyani Ancang-ancang

"Kita harus siap buka pasar baru atau mempersiapkan diri dengan kebijakan yang diambil AS," kata dia di Kompleks Bank Indonesia, Thamrin, Jakarta, Jumat, 20 Januari 2017.

Agus akan memantau perkembangan pemerintah Trump, mulai dari menteri-menteri yang dipilih dan langkah kebijakan fiskalnya. "Apakah betul akan ada ekspansi besar seperti penurunan pajak dan sumber pembiayaan besar," ujar Agus.

Baca : IHSG dan Rupiah Terimbas Persiapan Pelantikan Donald Trump

Agus berujar BI juga menanti kebijakan kerja sama pemerintahan Trump dengan Bank Sentral AS (The Fed). BI pun turut menjaga agar nilai tukar rupiah tak banyak terpengaruh. "Kalau dilihat perdagangan negara lain banyak yang dituduh manipulasi currency agar kompetitif dan mengancam AS."

Kurs rupiah sendiri hingga akhir tahun lalu tercatat mengalami penguatan hingga 2,3 persen. Menurut Agus sentimen-sentimen global itu termasuk dalam hal yang harus diwaspadai, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini cukup kuat dan baik.

"Kami akan lihat perkembangan negara-negara mitra dagang utama, Bank Indonesia akan terus menjaga agar nilai tukar kita selalu kompetitif," ucapnya.

Baca : Pelantikan Donald Trump, Saham-Saham MNC Group Melesat

Selain kebijakan fiskal, menurut Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Juda Agung, kebijakan perdagangan Trump juga harus diwaspadai karena akan memiliki dampak besar ke mitra negara tersebut. Bukan hanya pada negara yang dianggap memanipulasi nilai tukar, kata dia, tapi juga pada negara yang dianggap tidak menguntungkan AS.

"Yang saya tahu, Presiden AS punya wewenang unilateral trade policy (kebijakan menguntungkan satu pihak) pada negara yang dianggap tidak bisa melakukan kebijakan perdagangan yang menguntungkan AS," ujarnya.

Juda mengatakan, Indonesia tidak termasuk dalam negara yang rentan dari kebijakan perdagangan yang dianggap memanipulasi nilai tukar seperti Vietnam dan Thailand. "Tiongkok juga sebetulnya tidak masuk, tapi kebijakan unilateral bisa saja dilakukan. Ini yang kami tunggu di pidato Trump besok," kata Juda.

GHOIDA RAHMAH