Kominfo Buka Blokir, Ini Yang Akan Dilakukan Bigo Live

Reporter

Senin, 16 Januari 2017 21:02 WIB

Ilustrasi Pemblokiran Situs Internet. bestofneworleans.com

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika akhirnya membuka blokir penyedia platform live streaming online, Bigo Live. Sebelumnya Kementerian Kominfo sempat memblokir Bigo Live karena dinilai menampilkan konten-konten yang tak layak untuk konsumsi media sosial.

Country Manager Bigo Live, Steven Zhang mengapresiasi keputusan Kementerian Kominfo yang membuka blokir layanan tersebut secara penuh. "Bigo Live sudah mulai bisa diakses kembali dan siap memberikan kontribusi positif terhadap industri digital di Indonesia," ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin 14 Januari 2017.

Baca Juga: Tak Cuma Blokir, Kementerian Komunikasi Juga Bikin Panduan Etika Gunakan Media Sosial

Menurut Steven, pihaknya berkomitmen untuk menjunjung tinggi aturan yang berlaku di semua negara bahkan di Indonesia. Untuk di Indonesia, Bigo Live mempunyai 10 karyawan yang khusus bertugas memonitor konten yang tidak sesuai.

"Ini untuk menjaga agar Bigo Live tetap ‘bersih’, baik yang mengandung SARA, pornografi maupun konten ilegal. Ada juga beberapa karyawan lainnya yang mengurus operasional kantor,” ujar Steven.

Bigo Live Jumat 13 Januari lalu baru saja meresmikan kantor barunya di Jakarta. Di kantor ini ada karyawan yang bertugas memantau, menyortir, dan melaporkan konten negatif yang diedarkan oleh oknum pengguna Bigo, untuk kemudian dilakukan blokir terhadap akun tersebut.

Steven menambahkan, proses monitoring dan sensor konten tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga melibatkan ratusan karyawan Bigo Live di kantor pusat di Cina.“Sepuluh karyawan di Indonesia ini akan bertugas bergantian, dalam tiga shift sehari, untuk melakukan monitoring dan sensor."

Baca: Menteri Jonan: Freeport Sepakat Akhiri Kontrak Karya

Mereka akan dibantu oleh 300 karyawan divisi monitoring dan sensor konten Bigo Live yang berlokasi di Ghuang Zou, Cina. "Yang paling canggih, Bigo Live melibatkan artificial intelligent dalam proses sensor dan monitoring,” Steven berujar.

Steven mengungkapkan bahwa sejatinya mereka memiliki enam lapis sensorship. Selain sensor oleh 10 orang lokal, 300 orang di kantor pusat dan AI, ada juga report button dan dua bentuk notifikasi default untuk memperingatkan pengguna dan pengunjung agar tidak memposting konten yang tidak sesuai.
“Kami memindai setidaknya 70 juta gambar, dalam bentuk screenshot, setiap hari, dari seluruh pengguna Bigo Live di dunia,” ucapnya.

Ihwal kantor baru di Jakarta, menurut Steven, merupakan salah satu komitmen Bigo Live dalam memenuhi aturan di Indonesia. Pihaknya memfokuskan diri untuk membantu mempromosikan Indonesia, tidak hanya lokasi wisata yang indah tapi juga budaya yang beragam. Termasuk juga menjadi tempat promosi bagi UKM, baik small medium industri maupun small medium enterprise, di Indonesia.

SETIAWAN ADIWIJAYA

Berita terkait

Polda Metro Jaya Tangkap 66 Tersangka Judi Online Periode Mei-Juli 2024

1 Agustus 2024

Polda Metro Jaya Tangkap 66 Tersangka Judi Online Periode Mei-Juli 2024

Lebih dari 10 situs judi online telah dihentikan dan akan diajukan pemblokiran ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya

SAFEnet Ajukan Keberatan Akibat Peretasan Pusat Data Nasional

19 Juli 2024

SAFEnet Ajukan Keberatan Akibat Peretasan Pusat Data Nasional

SAFEnet meminta pertanggungjawaban Kementerian Komunikasi dan BSSN atas peretasan pada Pusat Data Nasional.

Baca Selengkapnya

Korupsi Bakti Kominfo, Feriandi Mirza Dituntut 6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

18 Juli 2024

Korupsi Bakti Kominfo, Feriandi Mirza Dituntut 6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

Jaksa menuntut mantan Kepala Divisi Lastmile dan Backhaul Bakti Kominfo, Feriandi Mirza, 6 tahun penjara

Baca Selengkapnya

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika Pulihkan Pusat Data Nasional

13 Juli 2024

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika Pulihkan Pusat Data Nasional

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan tiga strategi pemulihan layanan pusat data nasional setelah peretasan.

Baca Selengkapnya

Kementerian Komunikasi Sebut Pelayanan Imigrasi telah Normal

24 Juni 2024

Kementerian Komunikasi Sebut Pelayanan Imigrasi telah Normal

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwa pelayanan imigrasi telah kembali normal setelah serangan ransomware di Pusat Data Nasional.

Baca Selengkapnya

Peretas Pusat Data Nasional Minta Tebusan Rp 131 Miliar

24 Juni 2024

Peretas Pusat Data Nasional Minta Tebusan Rp 131 Miliar

Pemerintah mengakui peretas Pusat Data Nasional meminta tebusan USD 8 juta. Peretas berada di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Kata Pengguna Layanan Starlink: Harga Lebih Irit, tapi Tak Cocok di Perkotaan, Kenapa?

7 Mei 2024

Kata Pengguna Layanan Starlink: Harga Lebih Irit, tapi Tak Cocok di Perkotaan, Kenapa?

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan layanan koneksi Starlink lebih dibutuhkan di daerah yang terisolir dan minim jaringan internet.

Baca Selengkapnya

Psikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak

25 April 2024

Psikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak

Orang tua harus memiliki aturan yang jelas dan konsisten untuk mendisiplinkan penggunaan ponsel dan aplikasi pada anak.

Baca Selengkapnya

Kominfo Gandeng Tony Blair Institute Antisipasi Kejahatan Artificial Intelligence

20 April 2024

Kominfo Gandeng Tony Blair Institute Antisipasi Kejahatan Artificial Intelligence

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Tony Blair Institute for Global Change bekerja sama antisipasi kejahatan Artificial Intelligence.

Baca Selengkapnya

Target Internet Minimal 100 Mbps, Link Net: Kami Pelajari Dulu

30 Januari 2024

Target Internet Minimal 100 Mbps, Link Net: Kami Pelajari Dulu

Link Net masih mempelajari potensi penerapan internet minimal 100 Mbps. Butuh penyesuaian infrastruktur dan harga.

Baca Selengkapnya