Pemerintah Andalkan UMKM pada Periode Ketiga Tax Amnesty

Reporter

Senin, 9 Januari 2017 18:06 WIB

Suasana diskusi dalam acara Ngobrol@Tempo di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 17 November 2016. Acara Ngobrol @TEMPO kali ini berjudul "Memaksimalkan Investasi Dana Repartriasi Hasil Tax Amnesty". Tempo/Ilham Fikri

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Perpajakan Internasional Kementerian Keuangan John Hutagaol mengatakan Direktorat Jenderal Pajak tetap akan berfokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada periode III program pengampunan pajak (tax amnesty). Pada periode II lalu, peserta program tax amnesty didominasi UMKM.

"UMKM ini masih menarik karena jumlahnya di Indonesia lebih dari 52 juta. Yang ikut kan belum sebesar itu. Jadi program tax amnesty periode III ini benar-benar masih menjanjikan, masih optimistis," kata John dalam Tax Corner Ikatan Akuntan Indonesia di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Senin, 9 Januari 2017.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, dari 118.957 wajib pajak yang mengikuti tax amnesty pada periode II, 61.940 wajib pajak merupakan orang pribadi UMKM dan 18.040 wajib pajak adalah badan UMKM. Adapun orang pribadi non-UMKM hanya 25.649 wajib pajak dan badan non-UMKM 13.328 wajib pajak.

Namun, ucap John, Ditjen Pajak tidak menutup kemungkinan adanya wajib pajak besar yang mengikuti tax amnesty pada periode III. "Artinya, selama periode III ada, masih ada kesempatan bagi siapa pun. Walaupun dia sudah ikut periode I, masih ada kesempatan untuk melakukan di periode III bagi yang kelewatan," ujarnya.

John enggan memprediksi hasil yang akan didapatkan pemerintah dalam periode III tax amnesty. Yang penting, menurut John, Ditjen Pajak akan terus mensosialisasi program tersebut agar masyarakat memanfaatkan tax amnesty. "(Tarif) di periode III masih jauh lebih menarik dibanding yang di luar negeri," tutur John.

Selain itu, menurut John, target utama pemerintah dalam program itu adalah memperbaiki basis pajak. Saat ini, wajib pajak yang mengikuti tax amnesty baru mencapai 600 ribu. "Sebenarnya sudah prestasi. Cuma, kalau dibandingkan dengan yang seharusnya, masih banyak yang belum," katanya.

Dengan keberhasilan periode I dan II program tax amnesty, ujar John, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat. Hal tersebut, menurut dia, akan membuat masyarakat yakin mengikuti tax amnesty. "Itu yang kami harapkan. Tapi angka itu nomor dua. Yang penting kerja keras, kerja dan kerja kalau kata Presiden," ujarnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI




Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

8 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

38 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

41 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

49 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya