Kenaikan Tarif STNK Bakal Kerek Inflasi?

Reporter

Sabtu, 7 Januari 2017 07:00 WIB

Ekspresi Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung KPK Jakarta, 1 November 2016. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo meyakini kebijakan pemerintah menaikkan tarif administrasi pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mencapai tiga kali lipat tidak akan berkontribusi signifikan terhadap laju inflasi. "Tadinya saya khawatir kenaikan harga STNK itu akan menekan inflasi tapi ternyata sudah diklarifikasi bahwa bukan pajak STNK yang naik. Jadi tidak khawatir dengan itu," kata Agus di Kantor Mahkamah Agung di Jakarta, Jumat, 6 Januari 2017.

Baca : IPW Usul SIM dan STNK Seumur Hidup untuk Berantas Pungli

Sebelumnya beredar informasi kurang tepat di media sosial bahwa pemerintah akan menaikkan pengenaan pajak STNK hingga BPKB pada tahun ini. Padahal Markas Besar Kepolisian RI menjelaskan kenaikan hanya terjadi pada biaya adminsitrasi penerbitan surat-surat kendaraan bermotor sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Agus menuturkan pihaknya lebih menyoroti tekanan inflasi akibat penyesuaian subsidi listrik untuk pelanggan listrik golongan rumah tangga 900 volt ampere (va) pada Januari 2017 ini. Terkait subsidi listrik, pemerintah sebenarnya hanya mencabut subsidi yang selama ini diberikan untuk sebagian pelanggan rumah tangga 900 volt ampere (va) karena sebagian pelanggan dalam segmen ini dinilai tidak layak lagi mendapatkan subsidi.

Baca : Kapolri Perintahkan Gelar Operasi Pungli di Markas Polisi


Selain penyesuaian subsidi listrik, pada Januari 2017 ini, kata Agus, tekanan inflasi juga bertambah dari kebijakan PT. Pertamina yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak kelompok umum yakni Pertamax, Pertamax Turbo, dan lain-lain.

Oleh karena penyesuaian harga pada tarif energi di Januari 2016 tersebut, sejauh ini, Agus memperkirakan inflasi pada Januari 2017 sebesar 0,6-0,7 persen. "Kami mungkin perkirakan inflasi di Januari di tingkat 0,6-0,7 persen, kalau yang di Desember 2016 kami melihat inflasi terkendali dengan baik karena di sistem kami itu diperkirakan hanya 0,31 persen. Ternyata inflasi Desember 2016 itu 0,42 persen tapi dibandingkan lima tahun terakhir itu termasuk rendah di Desember," kata Mantan Menteri Keuangan itu.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Agus mengatakan, inflasi di Indonesia cenderung rendah selama lima tahun terakhir. Namun Inflasi rendah itu juga karena penurunan harga-harga barang dan jasa secara global akibat menurunnya permintaan.


Pada 2016, inflasi tahunan berada di 3,02 persen (yoy), sedangkan pada 2015, inflasi tahunan berada di 3,35 persen (yoy). Pada 2017, BI menargetkan inflasi tahunan berada di 3-5 persen.


ANTARA

Advertising
Advertising

Berita terkait

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

2 hari lalu

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

Gubernur BI Perry Warjiyo membeberkan lima aksi BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Baca Selengkapnya

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

2 hari lalu

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

Gubernur BI Perry Warjiyo yakin nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguat sampai akhir tahun ke level Rp 15.800 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

2 hari lalu

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

BI menyebut inflasi IHK pada April 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,51 persen, yakni 0,25 persen mtm.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

4 hari lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

5 hari lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

5 hari lalu

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.

Baca Selengkapnya

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

6 hari lalu

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

6 hari lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

6 hari lalu

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Selengkapnya