TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat Johnny G. Plate mengapresiasi sikap tegas pemerintah yang memutus kerja sama dengan lembaga keuangan asal Amerika Serikat, JP Morgan Chase. Menurutnya, JP Morgan memainkan proxy war di sektor keuangan dan investasi.

"Riset tidak murni terkait moneter dan finasial tetapi sarat dengan muatan politik ekonomi kepentingan lain. Ketegasan pemerintah harus diapresisasi," kata Johnny melalui pesan WhatsApp di Jakarta, Rabu 4 Januari 2017.

Johnny menambahkan keputusan ini tak lepas dari tarik menarik kekuatan politik ekonomi antara Amerika Serikat dan Cina dalam perebutan hegemoni kawasan Asia Tenggara. Pemerintah, harus mewaspadai potensi perusakan perekonomian. "Riset JPM bisa dikategorikan gerakan seperti ini," ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengambil keputusan untuk memutus hubungan kemitraan JPMorgan Chase Bank, N.A. Keputusan ini terkait hasil riset lembaga ini yang dinilai berpotensi menciptakan gangguan stabilitas sistem keuangan nasional.

Baca: JK Dukung Redenominasi Rupiah dengan Syarat Ini

Pemutusan kerjasama dengan JP Morgan dilakukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 yang diteken Sri Mulyani Indrawati pada 17 November 2016. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowirjono kemudian mengeluarkan surat lanjutan tertanggal 9 Desember 2016.

Menurut Johnny, pemerintah sedang mebutuhkan pembiayaan infrastruktur dan investasi dari sumber keuangan internasional. Namun, JP Morgan telah merusak psikologi pasar dengan menetapkan peringkat surat hutang atau obligasi indonesia turun dua tingkat dari overweight menjadi underweight.

Johnny menduga penilaian yang dilakukan oleh JP Morgan tidak profesional dan politis. Nasdem, mendukung dikeluarkannya JPMorgan dari daftar bank presepsi agar tidak lagi berfungsi sebagai financial intermediate antara pasar kreditur atau investor keuangan internasional dengan Indonesia. "Indonesia harus selalu menjaga presepsi positif atas investment grade dan sovereign rating."

Baca: Bank Indonesia Bantah Gambar Palu-Arit di Rupiah Baru

Sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan menghentikan kerja sama dengan bank asal Amerika Serikat, JP Morgan Chase Bank. Kerja sama ini khususnya dalam mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Tahun Anggaran 2017.

Darmin membandingkan JP Morgan Chase Bank dengan lembaga pemeringkat utang dan investasi lainnya seperti Fitch yang menaikkan atau memperbaiki rating Indonesia ke positif. "Yang memberikan ranking ini jauh bedanya. Nggak tahu standarnya apa," kata Darmin, di kantornya, Selasa, 3 Januari 2017.

ARKHELAUS W.