Sejumlah pekerja membangun tiang underpass di lokasi megaproyek infrastruktur jalan tol Trans Jawa ruas Solo-Ngawi-Kertosono di Ngawi, Jawa Timur, 17 April 2016. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menginginkan Kementerian Keuangan dapat mempercepat proses transfer dana daerah berupa Dana Alokasi Khusus ke kabupaten/kota. Sebab hal itu membantu pengembangan infrastruktur nasional. "Kami sesalkan ada keterlambatan transfer dana daerah sampai 50 persen tahun 2016," kata Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2017.
Bahlil menilai, keterlambatan transfer dana daerah ke kabupaten/kota akan mengganggu program Presiden Joko Widodo mempercepat pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur akan mendorong penguatan ekonomi domestik.
Untuk itu, Hipmi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turun tangan mempercepat realisasi transfer dana daerah yang sudah menjadi hak daerah.
Bahlil mengungkapkan, berdasarkan laporan sejumlah bupati dari kader dan pengusaha anggota Hipmi, kas daerah mengalami kekosongan sehingga terancam tidak dibayar. "Jangan sampai pengusaha daerah ini nanti dianggap wanprestasi oleh bank dan pemasoknya," ujar Bahlil. Ia juga meminta agar pemerintah mengevaluasi teknis penyaluran bantuan dana ke daerah yang kerap terlambat.
Sebelumnya, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Mukhammad Misbakhun, menilai program Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA) dapat menyelamatkan program pembangunan infrastruktur yang direncanakan Presiden Joko Widodo. "Program PINA ini tidak tergantung pada PMN (penyertaan modal negara) yang bersumber dari APBN. Apalagi, saat ini APBN sedang mengalami kontraksi akibat penerimaan pajak," kata Misbakhun melalui siaran persnya, Sabtu, 24 Desember 2016.
Pernyataan Misbakhun menanggapi rencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menerapkan Program PINA dengan memanfaatkan antara lain sumber-sumber pembiayaan jangka panjang. Misalnya dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.
Pada penerapan program ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro menggandeng swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Misbakhun memuji langkah Menteri PPN/Kepala Bappenas yang menggulirkan program PINA sehingga diperkirakan dapat menyelamatkan program infrastruktur yang direncanakan Presiden Joko Widodo.
"PINA itu langkah tepat yang menunjukkan Pak Bambang sebagai seorang pemikir ekonomi untuk mencari solusi terhadap kendala keuangan negara," kata politikus Partai Golkar tersebut.
