Tragedi Zahro Express, ASDP Urus Pelayanan Kepulauan Seribu
Editor
Ali Anwar
Rabu, 4 Januari 2017 06:51 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Faik Fahmi, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, menyatakan siap menjalankan tugas yang diberikan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pelayanan pelayaran dari Pelabuhan Muara Angke ke Kepulauan Seribu. “PT ASDP sebelumnya sudah memiliki pengalaman dalam melayani rute Kepulauan Seribu, namun berakhir pada tahun 2003,” ujar Faik, lewat keterangan tertulisnya, Selasa, 3 Januari 2017.
Tugas tersebut, kata Faik, diberikan setelah kasus terbakarnya Kapal Motor Zahro Express di perairan Kepulauan Seribu pada Ahad, 1 Januari 2017. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan menunjuk PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk masuk sebagai operator penyedia jasa transportasi laut di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Senin, 2 Januari 2017.
Baca: Menhub Tunjuk Pelni dan ASDP Jadi Operator di Muara Angke
Menurut Faik, setidaknya ada dua hal yang patut disoroti dalam rencana penugasan tersebut. Pertama, soal pembagian tugas antara PT ASDP dan PT Pelni. Kedua, pentingnya melakukan survei lapangan.
“Untuk mengidentifikasi lintasan mana yang akan dilayani, jenis kapal yang akan digunakan, kapasitas yang akan disediakan. Apa hanya untuk melayani penumpang saja, atau dengan kendaraan juga,” ujar Faik.
Faik menekankan pentingnya survei, agar strategi pelayanan yang disiapkan bisa tepat sasaran. Survei, kata Faik, akan membantu pihaknya untuk mengetahui kapal apa yang cocok digunakan di Muara Angke, dan mendukung perbaikan standar aspek keselamatan. “Kami juga perlu mengetahui kondisi dermaga, terminal penumpang, dan kondisi di pelabuhan setempat,” kata Faik.
Baca pula: Menit-menit Menegangkan Saat Kapal Zahro Express Terbakar
Christine Hutabarat, Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, mengatakan tim divisi penyeberangan PT ASDP akan melakukan survei dalam waktu dekat. Menurut Christine, durasi pelaksanaan survei itu bersifat relatif, tergantung kebutuhan di lapangan.
Jika lintasan di Kepulauan Seribu membutuhkan spesifikasi khusus, kata Christine, akan butuh waktu membangun sistem yang baru. “Namun, mungkin saja kita dapat membeli kapal bekas. Nanti akan kita lihat dulu hasil surveinya,” tutur Christine.
YOHANES PASKALIS