Pemerintah Serap Rp 15 Triliun dari Surat Utang

Reporter

Rabu, 4 Januari 2017 06:00 WIB

Petugas tengah menata tumpukan uang di cash center bank BNI Pusat, Jakarta, 16 September 2016. Kementerian Keuangan menunda penyaluran DAU (dana alokasi umum) tahun ini sebesar Rp19,4 triliun. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp 15 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN) untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam APBN dengan total penawaran yang masuk mencapai Rp 36,9 triliun.

Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 3 Januari 2016, menyebutkan lelang perdana pada awal 2017 ini memenuhi target indikatif yang telah ditetapkan.

Dari lelang tersebut, jumlah yang dimenangkan untuk seri SPN03170404 mencapai Rp 6,1 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,93287 persen. "Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 4 April 2017 ini mencapai Rp14,97 triliun," kutip siaran pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa, 3 Januari 2017.

Baca: Cina Pangkas Kepemilikan Surat Utang AS

Imbal hasil terendah yang masuk untuk seri obligasi dengan tingkat kupon diskonto ini mencapai 5,74 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 6,4 persen.

Untuk seri SPN12180104, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 5,3 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,78674 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 4 Januari 2018 ini mencapai Rp 7,25 triliun.

Baca: Biayai Defisit, Pemerintah Rilis Surat Utang Rp 400 Triliun

Imbal hasil terendah yang masuk untuk seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon diskonto ini mencapai 6,64 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 7,5 persen.

Untuk seri FR059, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 3,6 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,79954 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Mei 2027 ini mencapai Rp 5,2 triliun.

Baca: Akhir September, Penerbitan Surat Utang Capai Rp 585,6 T

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 7,0 persen ini mencapai 7,7 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 8,0 persen.

Pemerintah tidak memenangkan SUN seri FR0061 dan FR0072 meski penawaran yang masuk masing-masing Rp 7,59 triliun dan Rp 1,87 triliun karena target indikatif telah terpenuhi.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi FR0061 mencapai 7,5 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk mencapai 7,75 persen. Sedangkan imbal hasil terendah yang masuk bagi FR0072 mencapai 8,11 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk mencapai 8,42 persen.

ANTARA

Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

2 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

4 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

8 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

10 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

10 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

30 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

42 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

51 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 24 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara Hari Ini

52 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 24 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara Hari Ini

Pemerintah telah melelang Surat Utang Negara hari ini Rabu, 13 Maret 2024. Total nominal yang dimenangkan mencapai Rp 24 triliun.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

53 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya