TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendapatkan modal yang lebih baik dan lebih transparan dalam pengelolaan keuangannya. Salah satu caranya dengan perusahaan pelat merah tersebut melantai di bursa saham.
"Karena kalau ikut bursa berarti dia lebih transparan, masyarakat dapat mengevaluasi atau mengoreksi apa yang terjadi pada perusahaan itu," ujar Jusuf Kalla di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Selasa, 3 Januari 2017.
Pernyataan Jusuf Kalla disampaikan saat membuka pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia di hari pertama Tahun 2017. Dalam kesempatan itu, dia sempat menjadi narasumber sesi tanya jawab yang dipandu oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D. Hadad.
Ketua Asosiasi Emiten Indonesia, Franky Welirang, saat itu menanyakan kepada Jusuf Kalla tentang kemungkinan anak BUMN untuk menawarkan sahamnya ke publik melalui penawaran umum perdana saham (IPO). Sebab pada 2016, dari realisasi IPO di bursa efek minim. Awalnya ditargetkan 35 emiten, kemudian direvisi jadi 25 emiten, terakhir realisasinya hanya 16 perusahaan yang merealisasi IPO.
Namun menurut Jusuf Kalla, terlaksananya IPO itu tetap akan tergantung pada Kementerian BUMN terkait perusahaan mana saja yang siap melepas sahamnya ke publik. Saat ini sudah ada sekitar 20 BUMN dan anak usahanya yang melantai di Bursa dari sekitar 150 perusahaan yang ada.
Kalla juga menyatakan dukungannya agar PT Freeport Indonesia, anak usaha perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoran Inc untuk dapat ikut mencatatkan sahamnya di Bursa. Sebab Freeport yang memiliki lokasi penambangan di Papua, hanya mencatatkan sahamnya di luar negeri.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan akan meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memberikan perhatian dan juga tentu aturan-aturan yang sejalan. "Yakni perusahaan yang menjadi kekayaan alam kita bisa ikut IPO di sini," katanya.
Kalla mengakui IPO BUMN berbeda dengan perusahaan swasta yang melakukan proses IPO, karena harus melewati persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat. "Kalau BUMN mau go public tidak semudah swasta. Itulah sebabnya maka setiap go public itu butuh persetujuan DPR dan butuh fleksibilitas yang baik. Kedepannya, BUMN dan anak usaha BUMN akan didorong untuk go public sehingga lebih mudah prosesnya," tuturnya.
Bursa Efek menargetkan ada 35 perusahaan yang bakal melakukan IPO pada 2017. Target ini akan ditopang oleh realisasi IPO dari penundaan di 2016. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar OJK, Nurhaida, mengatakan pihaknya akan memudahkan urusan administrasi yang selama ini dikeluhkan para pengusaha.
Kantor cabang OJK di kota-kota besar bakal bisa dijadikan tempat mengurus administrasi calon emiten yang akan listing. Selain itu, urusan dokumen offline akan dialihkan ke sistem online. "Jadi para peminat tak perlu lagi jauh-jauh mengurus ke Jakarta," tutur dia, akhir pekan lalu.
DESTRIANITA | ANDI IBNU
