Apindo Jawa Tengah Minta Tarif Listrik Turun 25 Persen

Reporter

Editor

Abdul Malik

Selasa, 3 Januari 2017 11:02 WIB

Seorang petugas memasang daftar biaya pemasangan baru dan penambahan daya listrik di kantor PLN area pelayanan Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (11/9). Tempo/Panca Syurkani

TEMPO.CO, Semarang - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah berharap adanya kemudahan dari pemerintah terhadap dunia usaha di tahun 2017. Kemudahan itu terkait dengan perpajakan, juga tarif listrik. Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi menyatakan, kemudahan itu di antaranya para pengusaha meminta tarif listrik bisa turun 20-25 persen.

"Kalau mengenai tarif dasar listrik, sejauh ini sudah mulai baik tapi belum signifikan. Kami mengharapkan pemerintah bisa menurunkan lagi paling tidak 20-25 persen," katanya seperti dilansir Antara, Selasa, 3 Januari 2017.

Menurut Frans, pengusaha mengharapkan penurunan tarif dasar listrik ini bisa menyerupai harga gas industri yang juga sudah mulai turun. Sebab, biaya untuk energi industri merupakan pengeluaran tertinggi kedua setelah bahan baku.

Sedangkan mengenai perpajakan, diharapkan ke depan pemerintah mengeluarkan peraturan yang sifatnya lebih terbuka dan sederhana. “Sehingga betul-betul menimbulkan kepercayaan dari pengusaha ke petugas pajak dan sebaliknya. Jangan ada rasa saling curiga antara pengusaha dan petugas pajak," ujarnya.

Frans meminta tarif pajak dapat diturunkan antara 20-30 persen dari yang berlaku saat ini. "Dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, daya saing tetap terjaga," katanya.

Frans mengatakan, pada dasarnya, menghadapi tahun 2017 ini, para pengusaha tetap optimistis. Dia berjanji dunia usaha akan selalu berusaha bekerja lebih efisien agar daya saing tetap terjaga.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebelumnya mengumumkan sebanyak 12 golongan tarif tenaga listrik yang mengikuti mekanisme tariff adjustment (TA) turun pada Januari 2017. Penurunan tarif dilakukan karena menurunnya harga Indonesian Crude Price (ICP) dan biaya pokok produksi (BPP) walaupun nilai tukar rupiah mengalami pelemahan.

“Penyesuaian tarif bulan ini termasuk stabil. Penurunan rata-rata sebesar Rp 6,” kata Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka, dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Suprateka, 12 golongan tarif yang diberlakukan mekanisme TA adalah tarif yang tidak disubsidi pemerintah. Mulai R1 rumah tangga kecil di tegangan rendah, daya 1.300 VA, B2 bisnis menengah di tegangan rendah, daya 6.600 VA-200 kVA, B3 bisnis besar di tegangan rendah, daya di atas 200 kVA, I3 industri menengah di tegangan menengah, daya di atas 200 kVA, hingga I4 industri besar di tegangan tinggi, daya 30 MVA ke atas.

Selain 12 golongan tarif tersebut, mulai 1 Januari, terdapat penambahan satu golongan tarif baru, yaitu rumah tangga mampu dengan daya 900 VA. Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi tepat sasaran, golongan tarif tersebut akan naik secara bertahap setiap dua bulan dan akan disesuaikan bersamaan dengan 12 golongan tarif lainnya.

ANTARA | ANGELINA ANJAR SAWITRI | ABDUL MALIK

Berita terkait

Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

12 hari lalu

Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

Berita terpopuler: Prabowo-Gibran diharap bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik, pendaftaran CPNS 2024 dibuka.

Baca Selengkapnya

Apindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha

13 hari lalu

Apindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha

Asosiasi Pangusaha Indonesia atau Apindo merespons soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan dalam sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif

13 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani menilai melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada penurunan confidence ekspansi usaha di sektor manufaktur nasional.

Baca Selengkapnya

Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi

22 hari lalu

Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi

Pemerintah, khususnya BI, Kementerian Keuangan dan OJK diminta untuk segera melakukan sejumlah langkah intervensi agar mencegah rupiah kian jeblok.

Baca Selengkapnya

Apindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran

22 hari lalu

Apindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran

Apindo menyatakan WFH cenderung menciptakan penurunan produktivitas ekonomi nasional secara agregat.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

24 hari lalu

Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Beri Masukan Peta Perekonomian ke Prabowo, Apa Isinya?

25 hari lalu

Pengusaha Beri Masukan Peta Perekonomian ke Prabowo, Apa Isinya?

Kalangan pengusaha di Apindo memberi masukan berupa peta perekonomian kepada pemerintahan selanjutnya yakni Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

PLN Dukung Ketetapan Pemerintah: Tarif Listrik Tidak Naik

35 hari lalu

PLN Dukung Ketetapan Pemerintah: Tarif Listrik Tidak Naik

Berbagai upaya efisiensi dan digitalisasi yang telah dilakukan PLN menjadi kunci dalam mewujudkan komitmen ini.

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden-Wapres Terpilih, Apindo: Uncertainty, Wait and See Masih Terus Ada

45 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden-Wapres Terpilih, Apindo: Uncertainty, Wait and See Masih Terus Ada

Ketua Apindo menanggapi pengumuman KPU soal Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wapres terpilih pemenang Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Apindo Dukung Pembatasan Barang Bawaan Impor, Sesuai Keinginan Industri

48 hari lalu

Apindo Dukung Pembatasan Barang Bawaan Impor, Sesuai Keinginan Industri

Pembataan barang bawaan impor berlaku sejak 10 Maret 2024.

Baca Selengkapnya