DPR: Pemerintah Daerah Diminta Awasi Tenaga Kerja Asing

Reporter

Senin, 19 Desember 2016 23:03 WIB

Sejumlah tenaga kerja asing didata oleh Direktorat Reskrim Umum Polda di Kalimantan barat. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI meminta pemerintah daerah mengawasi masuknya tenaga kerja asing agar persaingan tenaga kerja dan ekonomi dapat terkendali.


Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Haikal mengatakan pemerintah daerah harus mampu mengawasi mulai dari masuknya tenaga kerja asing hingga mereka bekerja.



“Jangan sampai pihak asing yang justru mendapatkan keuntungan. Hal ini perlu pengawasan dari setiap pemerintah daerah. Masuknya tenaga kerja asing harus menjadi perhatian khusus,” katanya saat berada di Pekanbaru, Senin (19 Desember 2016).



Haikal mengatakan pemerintah yang menetapkan bebas visa untuk masuk ke Indonesia menjadi manipulasi tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Angka tenaga kerja asing dinilai akan meningkat drastis.


Dari data Kementerian Tenaga Kerja, rata-rata tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia mencapai 70 orang per tahun. Data terakhir, Kementerian mencatat 43.186 tenaga kerja asing masuk ke Indonesia pada Semester I/2016.


Advertising
Advertising

Salah satu daerah yang dinilai diminati tenaga kerja asing tersebut adalah Provinsi Riau, wilayah sentra industri minyak bumi dan kelapa sawit terbesar di Indonesia.


Pemerintah setempat akan memperketat masuknya tenaga kerja asing tersebut, meski pemerintah belum mengkhawatirkan hal tersebut. Hingga saat ini, tenaga kerja asing masih belum banyak masuk ke daerah itu.


“Tentu, akan kita perketat masuknya tenaga kerja asing ini, karena tingkat penggangguran Riau masih tinggi, sekitar 8%,” kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.


Riau saat ini tengah mengembangkan tiga kawasan industri,yaitu Kawasan Industri Dumai, Kawasan Industri Tanjung Buton, dan Kawasan Industri Kuala Enok.


Pengembangan difokuskan untuk membangun industri hilir sektor migas dan sawit yang membutuhkan banyak tenaga kerja.


Pemprov Riau juga tengah memfokuskan program pariwisata untuk meningkatkan kinerja sektor UMKM yang dimanfaatkan oleh masyarakat kecil. “Hal ini juga berguna agar tenaga kerja kita tidak kalah dengan tenaga kerja asing yang akan masuk nanti,” kata Andi Rachman.


BISNIS.COM

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

11 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya