TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya bisa menerima penjelasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mengenai alasan mereka mengajukan PMN sebesar Rp 2 triliun tahun depan. “Dan proses pengambilan keputusan dilakukan dengan Kementerian Keuangan," ujar Wakil Ketua Komisi Keuangan Marwan Cik, saat membacakan kesimpulan rapat kerja di ruang rapat Komisi Keuangan, Komplek Parlemen Senayan, Rabu, 7 Desember 2016.
Meski begitu, Komisi Keuangan memberikan catatan bagi SMI apabila PMN disetujui, untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal seperti wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. "Komisi XI DPR RI meminta agar PT SMI lebih memperhatikan disparitas dengan mempriortitaskan pembangunan di daerah daerah yang masih tetinggal," ujar Marwan Cik.
Dalam rapat tersebut anggota Komisi Keuangan Soepriyanto menuturkan pihaknya tidak mempermasalahkan sektor infrastruktur apa saja yang menjadi prioritas untuk dibiayai SMI. Namun mereka meminta agar SMI memastikan PMN benar-benar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, bukan untuk membayar utang. "PMN harus dipastikan masuk ke dalam proyek di seluruh Indonesia," katanya.
Jika PMN disetujui, SMI akan menggunakannya sebagai tambahan modal perusahaan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan tol dan pembangkit listrik. Direktur Utama SMI Emma Sri Martini mengatakan dua sektor tersebut merupakan sektor prioritas yang juga merupakan bagian dari program Nawa Cita yang digagas Presiden Joko Widodo. Sayangnya Emma masih enggan menyebutkan proyek mana saja yang akan dibiayai lewat PMN tersebut.
Emma menjelaskan pembangunan infrastruktur jalan tol yang akan dibiayai meliputi ruas jalan tol Trans Sumatera serta Trans Jawa. "Tetap dua itu prioritas kami. Memang masih internal, tapi (pembahasan) kami mengacu Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016," katanya.
