Yang Lain Sudah Keluar, Indonesia Tetap Ingin Masuk TPP  

Reporter

Selasa, 22 November 2016 18:53 WIB

Menteri Perdagangan dan Ketua KPPU, Enggartiasto Lukita saat selesai seminar KPPU di Balai Sudirman, Jakarta, 26 Oktober 2016. TEMPO/Tongam

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan Indonesia masih berminat bergabung dengan Trans Pacific Partnership (TPP), meski beberapa negara—termasuk Amerika Serikat menyatakan akan menarik diri. “Kita tetap jalan,” kata Enggar di kantornya, 22 November 2016.

Enggar sendiri mengaku cukup terkejut dengan langkah Trump. “Mereka sebagai negara penggagas atau leader tapi malah akan menghentikan dan menarik diri," ujarnya. Kerangka kerja sama perdagangan bebas TPP memang diinisiasi Barack Obama. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2011 di Honolulu, Hawaii, Obama secara masif mempromosikan TPP.

Menurut Enggar, kampanye Trump sebelum terpilih sebagai presiden memang cenderung menutup diri. Meski, menurut dia, hal itu sah saja karena kelesuan ekonomi global membuat setiap negara cenderung menutup diri. "Memang penyampaiannya terkadang terlalu vulgar dan menjadi ancaman pada era globalisasi," tuturnya.

Peluang dan tantangan TPP pun masih terus dikaji. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti mengatakan, "Jadi atau tidak akan tetap dikaji karena TPP ini telah dirancang sebelum Donald Trump terpilih.”

Menurut Tjahya, pengkajian TPP sampai saat ini masih berlanjut di Kementerian Perdagangan. "Perubahannya bagaimana, masih belum dapat dibuka dan kami juga belum bicarakan dengan menko," katanya.

Adapun presiden baru terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, memutuskan untuk menarik diri dari kesepakatan perdagangan bebas bernama Trans Pacific Partnership (TPP). Dalam video rencana seratus harinya, Trump menyatakan akan menarik Amerika Serikat dari TPP pada hari pertama dia menjalankan tugasnya di Gedung Putih pada 20 Januari 2017. Menurut Trump, perjanjian TPP menghancurkan lapangan kerja di negerinya.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memberikan tanggapan. Seperti dikutip Reuters, Abe—yang ikut datang dalam acara perkumpulan pemimpin negara anggota TPP di Lima, Peru, Sabtu pekan lalu—mengatakan, "TPP akan tidak berarti tanpa Amerika Serikat.”

Sebelumnya, Vietnam telah lebih dulu menyatakan akan mundur dari keanggotaan TPP. Sebab, sikap Amerika Serikat makin meragukan setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden. “Amerika Serikat telah mengumumkan untuk menunda submisi TPP ke parlemennya. Dengan demikian, tak ada lagi alasan yang cukup bagi Vietnam untuk meratifikasi perjanjian itu,” ucap Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc seperti dikutip Reuters, 17 November 2016.

Menurut Phuc, negaranya telah memiliki 12 perjanjian perdagangan dengan berbagai mitra dan kawasan lain. “Bergabung dengan TPP merupakan hal baik. Namun, tanpa itu pun, kami akan melanjutkan integrasi ekonomi melalui program-program yang telah kami ikuti.”

ODELIA SINAGA PINGIT ARIA

Berita terkait

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

17 jam lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

1 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

1 hari lalu

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

Donald Trump memuji polisi New York yang menggerebek unjuk rasa pro-Palestina di Universitas Columbia.

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

1 hari lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

2 hari lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

6 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

6 hari lalu

Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

Kementerian Perdagangan menggelar pameran dekorasi rumah Indonesia di Taiwan, total transaksi yang diperoleh Rp 4,73 miliar.

Baca Selengkapnya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

6 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

Menteri Perdagangan melantik pejabat eselon I dan II. Dia berpesan agar siap menghadapi keadaan geopolitik Timur Tengah saat ini.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

8 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

9 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa utang rafaksi minyak goreng akan segera dibayarkan.

Baca Selengkapnya