TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihak asing mulai membidik bandara-bandara besar di Indonesia untuk dikerjasamakan.

Budi kepada Antara di Jakarta, Jumat (18 November 2016), mengatakan pihak asing tersebut, di antaranya India, Korea Selatan, Prancis dan Jepang.

"Yang paling berminat itu India karena sudah intensif komunikasinya dan ingin menyasar Kualanamau, Labuan Bajo dan Yogyakarta selain Bali dan Jakarta," katanya.

Budi menyebutkan terdapat dua bandara yang ditawarkan untuk dikerjasamakan dengan asing, di antaranya Bandara Kualanamu, Medan dan Bandara Sepinggan, Balikpapan.

"Saya juga sudah 'sounding' (menginformasikan) dengan Korea Selatan, Prancis, Italia dan Jerman, kalau sudah ada 'TOR' (kerangka acuan kerja), kita adakan 'beauty contest' (pemilihan)," katanya.

Terkait skema, dia menjelaskan terdapat dua pilihan, yaitu kerja sama pemerintah swasta (KPS) atau pembagian kepemilikan modal.

"Kalau Kualanamu dan Balikpapan, kita memang beri kesempatan untuk KPS, bisa 'share' (bagi) ekuitas, tapi untuk Bandara Soetta dan Bali hanya boleh ikut mengelola bagian dari kegiatannya saja," katanya.

Meski demikian, lanjut dia, aturan kepemilikan modal masih mengacu pada undang-undang, yaitu 51 persen pemerintah dan 49 persen asing.

Budi menambahkan persiapan kerja sama tersebut membutuhkan waktu satu tahun, termasuk untuk membahas skema perjanjian kerja sama dan sebagainya.

"Ini harus dinegosiasikan terlebih dahulu, misalnya 49 persen atau seharusnya Rp100 triliun, tapi di hanya mampu Rp50 miliar, ini harus dibicarakan," katanya.

Selain itu, lanjut dia, dalam lingkup pengelolaan area operasi, pemerintah membolehkan hanya area komersial untuk dikerjasamakan, bukan area yang menyangkut keselamatan dan keamanan transportasi.

"Contohnya, kalau di bandara, 'air side' (sisi udara) tetap dipegang oleh kita, sementara 'land side' (sisi darat) baru dikerjasamakan," katanya.

Dia mengaku optimistis dengan dorongan kerja sama swasta nasional maupun asing serta Badan Usaha Milik Negara bisa menutupi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga lima tahun ke depan.

Budi menyebutkan pembiayaan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur transportasi dari 2015-2019 mencapai Rp1.600 triliun, sementara APBN hanya mampu menutupi hingga Rp460 triliun.

"Artinya ini ada 'gap' (rentang kekurangan), lebih dari Rp1.000 triliun dan hanya akan bisa bisa dibantu dengan pihak lain dan sektor transportasi ini salah satu bidang usaha yang dimungkinkan untuk dikerjasamakan dengan swasta," katanya.

Dia menyebutkan setidaknya 50 persen dari target Rp1.000 triliun bisa dicapai dengan upaya kerja sama swasta dan BUMn tersebut.

Karena itu, lanjut dia, sejumlah pelabuhan atau bandara yang dinilai menguntungkan akan ditawarkan untuk dikerjasamakan, baik dengan BUMN maupun dengan swasta.

"Sementara untuk bandara dan pelabuhan yang masih berada di 'remote area' (daerah pedalaman) kita kelola dulu," katanya.

Dia menyebutkan beberapa proyek perhubungan yang diusulkan untuk dapat dibiayai oleh skema pendanaan alternatif selain APBN, untuk Sektor Perhubungan Darat, di antaranya Pengembangan Terminal Mengwi di Badung-Bali, Terminal Tirtonadi Solo dan pembangunan angkutan massal perkotaan.

Sementara itu, untuk Sektor Perkeretaapian, antara lain KA Ekspress Line Bandara Internasional Soekarno-Hatta (SHIA), program pembangunan Ka Akses Bandara Adi Sumarmo-Solo, KA Kertapati-Simpang-Tanjung Api-api dan Kereta Cepat (High Speed Train) Jakarta-Surabaya.

Adapun Sektor Perhubungan Laut, yaitu membangun Pelabuhan Kuala Tanjung, sedangkan untuk Perhubungan Udara Bandara Karawang dan Bandara Bali Baru.

Selain itu, terdapat lima bandara yang awalnya dikelola oleh Kemenhub dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), tapi akan diubah skemanya menjadi Badan Layanan Umum (BLU) untuk dikerjasamakan dengan operator BUMN, yaitu PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II.

Lima bandara tersebut, di antaranya Samarinda Baru-Samarinda, Hananjoedin-Tanjung Pandan, Kalimarau-Berau, Radin Inten II-Lampung dan Juwata-Tarakan.

Dihubungi terpisah, Pakar Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan rencana pengelolaan bandara oleh swasta bukan hal baru, namun perlu dikaji skema yang tidak merugikan pemerintah.

"Pengelola Bandara Asing, misalnya Bandara Schipol ingin mengelola bandara di Indonesia dan belum berhasil karena selama kontrak misalnya 30 tahun, keuntungannya sangat kecil bagi Indonesia," katanya.

Untuk itu, dia mengusulkan bandara yang ditawarkan adalah bandara-bandara besar yang dinilai sudah menguntungkan.

Dia mencontohkan Bandara Ngurah Rai, Denpasar yang sudah dikerjasamakan dengan India dengan model semikontrak.

"Dalam klausul kontraknya AP I misalnya dipatok satu tahun harus menghasilkan Rp10 miliar dan asing harus menyerahkan dulu itu di awal, nanti kalau untung baru dibagi sesuai kesepakatan," katanya.

BISNIS.COM