Bank Indonesia: Pencabutan Subsidi Listrik Kerek Inflasi  

Reporter

Editor

Grace gandhi

Jumat, 18 November 2016 16:29 WIB

Seorang pekerja di Gardu Induk PLN Rejoso mengamati pekerjaan penggantian pemutus tenaga dari sebuah jendela di Pasuruan (29/5). Gardu ini menyalurkan listrik ke pulau Jawa - Bali. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta – Bank Indonesia menilai pencabutan subsidi untuk pengguna listrik 900 VA yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) akan memicu terjadinya inflasi.

“Dari perhitungan kami, akan terjadi dampak inflasi sebesar 0,95 persen,” ujar Juda Agung, Direktur Eksekutif Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, di kantor pusat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Jumat, 18 November 2016.

PLN sudah memastikan mulai awal Januari 2017 subsidi listrik golongan 900 VA akan dicabut secara bertahap hingga Mei 2017. PLN beralasan, sebenarnya hanya 4,3 juta pelanggan 900 VA dan semua pelanggan 450 VA yang layak mendapat bantuan pemerintah. Sementara sekitar 18,7 juta pelanggan 900 VA dianggap mampu secara ekonomi dan tidak layak memperoleh subsidi.

Perhitungan dampak inflasi ini, menurut Juda, sudah memperhitungkan beberapa aspek. “Ada persentase kenaikan, pangsa pengguna listrik 900 VA sendiri, hingga bobot tarif tenaga listrik dalam indeks harga konsumen,” ujarnya.

Juda menyatakan rencana PLN mencabut subsidi untuk pelanggan listrik 450 VA juga akan memicu terjadinya inflasi. Saat ini, kata dia, ada sekitar 14,7 juta pelanggan 450 VA yang disubsidi dari semula sebesar 23,1 juta pelanggan.

“Jika padanan data ini selesai pada semester I 2017, subsidi mulai dicabut pada Juli tahun depan, maka akan ada dampak untuk inflasi pada 2017 sebesar 0,31 persen,” ucapnya.

Menurut Juda, masih ada lagi sejumlah kebijakan energi yang akan memicu inflasi. Bank Indonesia, tutur dia, menyarankan agar pemerintah hanya menjalankan dua kebijakan untuk 2017, yaitu pencabutan subsidi listrik 900 VA dan distribusi tertutup elpiji 3 kilogram.

“Untuk pencabutan subsidi listrik 450 VA, kenaikan harga elpiji 3 kg, dan BBM satu harga pada 2018 saja, karena kita harus menjaga inflasi di 2017,” tutup Juda.

FAJAR PEBRIANTO | GG



Berita terkait

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

1 hari lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

2 hari lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

2 hari lalu

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.

Baca Selengkapnya

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

3 hari lalu

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

3 hari lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

4 hari lalu

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

4 hari lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

5 hari lalu

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

7 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

7 hari lalu

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.

Baca Selengkapnya