TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sudah mendengar rencana pemerintah melengkapi Undang-Undang Terorisme dengan pasal santunan kepada korban. Sri Mulyani mengatakan akan ikut mengkaji penambahan pasal itu untuk melihat implikasinya terhadap anggaran.

“Biasanya ada implikasi terhadap anggarannya. Kita akan lihat semua, apakah sudah direncanakan, apakah sudah ada di mata anggaran,” ujar Sri Mulyani saat dicegat di Istana Kepresidenan, Jumat, 18 November 2016.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan, pemerintah mengkaji penambahan pasal santunan ke RUU Terorisme pasca-insiden bom di Samarinda pada Minggu, 13 November 2016. Insiden bom tersebut memakan korban anak-anak. Salah satunya Intan Olivia Marbun, yang akhirnya meninggal.

Penambahan pasal santunan itu, menurut Wiranto, untuk menunjukkan bahwa negara menaruh perhatian terhadap kondisi korban aksi terorisme dan memastikan mereka mendapatkan perhatian maksimal. Selama ini, kata Wiranto, hal itu tidak diatur dalam UU Terorisme.

Sri Mulyani melanjutkan, pengkajian implikasi ini diperlukan guna memastikan ada anggaran yang tersedia untuk korban. Apabila anggarannya belum direncanakan atau tidak di mata anggaran, akan diambilkan dari cadangan.

“Sekarang ini kami menunggu tindak lanjutnya dari Menkopolhukam, bagaimana cara terbaik untuk menangani mereka yang menjadi korban,” ujar Sri Mulyani.

Secara terpisah, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan santunan untuk korban terorisme sebenarnya sudah ada di dalam SOP kementeriannya. Korban tersebut masuk kategori korban bencana sosial, dan besar santunannya Rp 15 juta. Jika ada perubahan besaran setelah penambahan pasal santunan, perlu dilakukan harmonisasi.

ISTMAN MP