Ada Potensi Jumlah Proyek Strategis Nasional Bertambah

Reporter

Rabu, 16 November 2016 23:05 WIB

Sejumlah pekerja membangun tiang underpass di lokasi megaproyek infrastruktur jalan tol Trans Jawa ruas Solo-Ngawi-Kertosono di Ngawi, Jawa Timur, 17 April 2016. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi VI Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, mengatakan masih ada kesempatan menambah proyek strategis nasional (PSN). Hal ini karena sejumlah kementerian mengusulkan proyek strategis nasional.

"Banyak kementerian mengusulkan PSN, ya kami akan mereview," kata Wahyu saat ditemui di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Rabu 16 November 2016.

Wahyu menambahkan ada empat kementerian yang mengusulkan proyek strategis nasional. Empat kementerian itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Baca: Danai Startup Indonesia, Ini Bisnis Incaran Plug and Play

Namun ketika ditanyakan ada berapa jumlah proyek strategis nasional yang diusulkan, Wahyu mengaku tak mengingat pasti jumlahnya. Namun dia mengungkapkan kalau proyek jalan tol saja ada 25 proyek, lalu dari Kementerian ESDM ada 12 proyek, dan dari Kemenkominfo ada satu proyek.

Menurut Wahyu, meskipun ada beberapa usulan bukan berarti ada penambahan jumlah proyek strategis nasional yang mencapai 225. Pihaknya akan mereview kembali 225 proyek itu, alasannya ada sejumlah menteri yang merasa ada proyek-proyek yang tidak perlu masuk.

Wahyu menambahkan meski nantinya proyek-proyek itu tidak jadi PSN, bukan berarti tidak dibangun. Proyek itu akan tetap dibangun, tapi hanya tidak dimasukkan dalam daftar proyek strategis. "Akan tetap dianggarkan kementeriannya, jadi kami tak tahu jumlahnya, intinya akan kami sesuaikan," ucapnya.

Simak: Sebanyak 60,19 Persen TKI di Luar Negeri Pekerja Kasar

Wahyu menjelaskan pihaknya akan mereview kembali proyek-proyek strategis nasional ini, sekitar akhir November atau awal Desember nanti. "Arahan pak Menko (Darmin Nasution) harus akhir November, paling lambat awal Desember."

DIKO OKTARA


Berita terkait

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

3 hari lalu

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

11 hari lalu

Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal dampak putusan MK yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998

17 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998

Sejarah terulang lagi, nilai tukar rupiah melemah sampai ke titik di atas Rp16 ribu per dolar AS, sama seperti saat krisis moneter 1998.

Baca Selengkapnya

Menko Perekonomian Airlangga Sebut Bakal Lakukan Antisipasi Imbas Serangan Iran ke Israel

18 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Sebut Bakal Lakukan Antisipasi Imbas Serangan Iran ke Israel

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bakal melakukan antisipasi imbas serangan Iran ke Israel agar perekonomian tidak terdampak lebih jauh.

Baca Selengkapnya

Jawaban Airlangga Soal Permintaan Dia Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

34 hari lalu

Jawaban Airlangga Soal Permintaan Dia Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Majelis hakim MK menyatakan akan mempertimbangkan untuk menghadirkan menteri Jokowi ke sidang sengketa pilpres.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Daftar Bansos dan BLT yang Cair Maret 2024, Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu Ditunda

24 Februari 2024

Terkini: Ini Daftar Bansos dan BLT yang Cair Maret 2024, Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu Ditunda

Pemerintah bakal kembali menggelontorkan bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) pada Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: 500 Ribu Ton dalam Proses Muat

15 Februari 2024

Pemerintah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: 500 Ribu Ton dalam Proses Muat

Perum Bulog angkat bicara soal ini soal rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1,6 juta ton pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Menko Perekonomian Airlangga Berencana Pantau Quick Count Pemilu 2024 Bareng Prabowo

14 Februari 2024

Menko Perekonomian Airlangga Berencana Pantau Quick Count Pemilu 2024 Bareng Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto berencanya memantau quick count atau perhitungan cepat siang ini.

Baca Selengkapnya

Terkini: Begini Kata Airlangga, Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Sandiaga Usai Nyoblos Pemilu

14 Februari 2024

Terkini: Begini Kata Airlangga, Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Sandiaga Usai Nyoblos Pemilu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mencoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Nyoblos di TPS 05 Melawai, Berharap Pemilu Berjalan Aman Damai

14 Februari 2024

Airlangga Hartarto Nyoblos di TPS 05 Melawai, Berharap Pemilu Berjalan Aman Damai

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya