TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan sebanyak 10 pelabuhan siap untuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Pelindo I, II, II dan IV dalam skema kerja sama pemanfaatan (KSP).
Budi dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Kerja Kemenhub 2016 di Jakarta, Rabu mengatakan 10 pelabuhan tersebut siap dikerjasamakan karena merupakan pelabuhan-pelabuhan besar dan dinilai menguntungkan.
"Saat ini ada 10 lokasi pelabuhan yang siap untuk dilakukan kerja sama pemanfaatan dengan PT. Pelindo I, II, III dan IV (Persero)," katanya.
Budi menyebutkan 10 pelabuhan itu, di antaranya Pelabuhan Gunung Sitoli (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Gunung Sitoli dan Pelindo I, Pelabuhan Sintete (KSOP Sintete dan Pelindo II), Sumbawa (KSOP Badas dan Pelindo II), Lombok Barat (KSOP Lembar dan Pelindo III), Kota Bima (KSOP Bima dan Pelindo III), Bungkutoko (KSOP Kendari dan Pelindo IV), Sorong (KSOP Arar dan Pelindo IV), Bitung (KSOP Bitung dan Pelindo IV), Manokwari (KSOP Manokwari dan Pelindo IV) serta Merauke (KSOP Merauke dan Pelindo IV.
Menhub menjelaskan upaya peningkatan investasi, penerimaan negara dan pengoptimalan daya guna dan hasil guna barang milik negara tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub A Tonny Budiono mengatakan pihaknya menargetkan kerja sama pemanfaatan tersebut sudah dimulai maksimal pada Desember tahun ini.
"Tapi itu tergantung kepada keseriusan Pelindo, saat ini kita melihat Pelindo III yang cukup serius karena sudah survei lokasi untuk mengetahui potensi dan sebagainya, ini tidak cukup hanya di atas kertas," katanya.
Dia mengatakan bukan terkait biaya konsesi, nanti akan diatur berdasarkan kesepakatan pemerintah maupun Pelindo I,II,III dan IV yang diatur minimal 2,5 persen dari pendapatan bruto.
Sementara itu, Direktur Teknik Pelindo IV Susantono mengatakan rencana tersebut sudah dikaji bersama Kemenhub serta KSOP di daerah masing-masing dan pengelolaannya akan dilakukan secara bertahap.
"Kita ada Arar, Sorong, Kendari, Bungkutoko dan baru kita ajukan Nabire. Kita sampaikan juga untuk Bitung ada kerja sama karena ada dermaga yang dibangun," katanya.
Terkait potensi komersial pelabuhan-pelabuhan tersebut, Susantono mengatakan bahwa saat ini yang menjadi prioritas adalah konektivitas antardaerah seperti arahan Menhub Budi Karya Sumadi.
"Sebagai agen pembangunan, tapi setidaknya kalau kami yang mengelola akan lebih profesional, arahnya komersil, Pelindo akan meningkatkan kapasitas pelabuhan-pelabuhan tersebut dengan menambah alat bongkar muat, sehingga waktu lebih cepat dan dampak kepada biaya akan turun," katanya.
Dia mengaku sudah siap dalam kerja sama pemanfaatan tersebut dan terkait pembiayaan untuk pengembangan pelabuhan-pelabuhan tersebut akan didatangkan dari berbagai sumber yang tidak membebani APBN, salah satunya pinjaman bank.
