TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR Falah Amru mengingatkan PT PLN untuk lebih fokus pada target proyek listrik 35.000 megawatt (MW). Termasuk target pemerataan transmisi listrik di seluruh Indonesia yang masih jomplang.

“Belum tuntasnya masalah transmisi menjadi kendala di sektor kelistrikan, jika ini sudah tertangani, PLN baru bisa melirik bisnis lain,” kata Falah, anggota DPR dari Daerah pemilihan Jawa Timur X dalam keterangan tertulis, Senin 14 November 2016.

Falah menyebutkan, PLN bisa mencapai pemerataan transmisi dan target proyek pembangkit listrik 35.000 MW dengan menggandeng pihak swasta yang sudah terpercaya kemampuannya. Gagalnya target proyek listrik 10,000 MW di masa pemerintahan sebelumnya harus menjadi pelajaran untuk melangkah lebih hati-hati.

“Untuk melaksanakan ini semua, selain merangkul kalangan swasta terpercaya, PLN juga harus dibantu Pemprov, Pemkot, dan Pemkab seluruh Indonesia,” kata Falah.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu lalu membuat hitung-hitungan bahwa jika pemerintah Jokowi menargetkan pembangunan transmisi 35.000 MW sepanjang 46.597 kilometer, maka tahun kelima punya peluang tercapai.

Ia menyebut klaim pihak PLN yang menyebut saat ini sudah mencapai angka sekitar 40 persen dari target 35.000 MW. Maka hitungannya, jika 2 tahun adalah 30 persen, maka 4 tahun bisa 60 persen dan tahun kelima bisa 80 persen bahkan mencapai 100 persen. “Dengan catatan PLN benar-benar fokus karena ini menjadi yang terpenting buat PLN bukan bisnis lain.” kata Falah.

Baca Juga: Sofyan Basir Lanjutkan 17 Proyek Pembangkit Listrik

Pengamat energi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menyebutkan target 35.000 MW menjadi tantangan berat buat PLN. Pemerintah harus membantu pendanaan. Ini karena pembangunan jaringan di pulau-pulau terpencil memerlukan dana yang besar.

Kendala terberat PLN adalah pengadaan tanah, apalagi saluran listrik tegangan tinggi (Sutet) butuh tanah yang cukup lebar. “Kita tahu kondisi pertanahan di sini yang belum rapi pencatatannya," ucap Berly.

Untuk mengatasi kendala tanah ini dibutuhkan bantuan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Dibutuhkan juga pendekatan sosiologis dan psikologis untuk mengatasi kendala tersebut.

Berly sependapat bila PLN harus fokus. Sebab untuk mencapai target yang besar, PLN harus punya target-target pendukung. Seperti pembayaran proyek dipercepat, tender proyek terbuka sehingga peminat (investor) banyak, dan administrasi di PLN yang lebih rapih. “Artinya internal PLN juga diperbaiki.”

Berly menyayangkan kengototan Dirut PLN Sofyan Basir membeli saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Hal itu hanya menjadi bukti buruknya koordinasi antar menteri. Terlihat sekali, PLN mengabaikan perintah Menteri ESDM namun mengikuti arahan Menteri BUMN. Kalau sudah begini, Presiden Jokowi harus turun tangan.

Simak: PT KAI Gelar Promo Akhir Tahun, Ini Daftar Harganya

“Tapi menurut saya, sebaiknya PLN fokus ke penyediaan listrik dan target 35.000 MW. Dana yang ada difokuskan untuk mencapai target itu,” ucap Berly.

Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan telah meminta PLN fokus membangun jaringan transmisi listrik ketimbang mengembangkan panas bumi (geothermal) pada 26 Oktober 2016 lalu. Hal itu terkait rencana PLN membeli sebagian saham PGE.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir sebelumnya pernah mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Kementerian BUMN soal jadi tidaknya membeli saham PGE. Pasalnya, instansi yang mewakili pemerintah sebagai pemegang saham PLN tersebut masih terus mengkaji efisiensi dari rencana akusisi tersebut.

Baca: Kisah Dalang Bom Samarinda, Mantan Napi & Tinggal di Masjid

"Tidak tahu kapan (keputusan muncul). Kami masih tunggu keputusan Bu Menteri (Rini Soemarno) yang masih berhitung," ungkap Sofyan kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat 11 November 2016.

SETIAWAN ADIWIJAYA