TEMPO.CO, Jakarta - Staf Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, mengatakan perubahan kepemimpinan Amerika Serikat menyusul menangnya Donald Trump dalam pemilihan Presiden AS tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kerja sama perdagangan global. Menurut dia, perubahan tidak akan ekstrem.
"Kita jangan percaya 100 persen dengan apa yang Trump omongin. Pasti tidak seekstrem itu. Menurut saya, yang akan terjadi, dia akan lebih protection terhadap dirinya karena AS harus mendorong ekonominya," kata Sofjan di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat, 11 November 2016.
Namun pemerintah perlu mewaspadai efek dari perubahan situasi politik di AS karena negara ini merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. "Jadi kita ini bisa kena buntutnya. Kita harus siap betul, mempersiapkan dalam negeri. Semua memang lagi pusing dengan AS," tuturnya.
Dalam 1-2 bulan ke depan, menurut Sofjan, pemerintah perlu melihat semua kebijakan yang akan diambil Trump. Kebijakan negara lain dalam menghadapi keputusan Trump juga perlu diperhatikan. "Kalau dia mau jalankan setengah saja dari yang diomongkan, kita akan pusing."
Karena itu, Sofjan ingin pemerintah mempercepat ekonomi dalam negeri. "Uang tax amnesty perlu dipercepat untuk infrastruktur dan insentif perlu digenjot untuk investasi. Bagaimana memperkuat industri dalam negeri kita? Jangan sampai negara lain tidak bisa ekspor ke AS, terus dilempar ke sini. Mati nanti industri dalam negeri."
Jokowi Cerita Saat Presiden Bank Dunia Tak Punya Saran untuk RI
27 Agustus 2018
Jokowi Cerita Saat Presiden Bank Dunia Tak Punya Saran untuk RI
Presiden Jokowi mengatakan Indonesia mesti mengandalkan kemampuannya sendiri agar aman dari dampak ketidakstabilan ekonomi dunia"Saya tanya langsung gimana kira-kira prospek pertumbuhan ekonomi maupun keadaan ekonomi global secara umum, apa saranmu kepada Indonesia? Dia ngomong tidak punya saran, semuanya sulit diprediksi. Ya artinya menurut saya internal kita sendiri yang harus diperbaiki," kata Jokowi saat menerima anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018.
