TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) berkomitmen mendorong penerapan kebijakan pemerintah dengan menetapkan satu harga bahan bakar minyak, terutama di wilayah terpencil di Indonesia. Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang menyebutkan masih banyak daerah lain yang siap menerapkan satu harga BBM tersebut.

Penerapan tersebut menyusul wilayah Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara yang saat ini telah resmi menerapkan BBM satu harga. Salah satu daerah yang dimaksud adalah Maluku.

"Bahkan, untuk Jawa saja, baru mulai minggu lalu. Hari Sabtu, BBM satu harga di Karimun Jawa," ujar Ahmad Bambang di Kantor Pusat Pertamina, Selasa, 8 November 2016.

Dalam waktu dekat, Pertamina akan kembali menerapkan BBM satu harga di Pulau Enggano, yang terletak di sisi selatan Bengkulu. "Masih banyak di daerah pulau-pulau kecil. Maluku, Halmahera itu juga masih banyak," kata Ahmad.

Menurut dia, usaha Pertamina untuk merealisasikan satu harga di wilayah terpencil dan daerah perbatasan diperkirakan rampung tahun depan. "Targetnya 2017," tuturnya.

Ahmad mengaku Pertamina telah bekerja sama dengan anak perusahaan Petronas dalam rangka pendistribusian BBM dari Malaysia untuk beberapa daerah di perbatasan Kalimantan. Ini dilakukan karena jarak Malaysia yang lebih dekat. Nantinya, Petronas mengirimkan BBM yang dibutuhkan Indonesia sesuai dengan kuota yang disanggupi Petronas.

Adapun Pertamina akan mengirim bahan bakar yang diperlukan Petronas untuk wilayahnya sesuai dengan kemampuan Pertamina. Hal tersebut dikenal dengan nama contracting company delivery company.

Ahmad menyatakan Pertamina sudah menandatangani kesepakatan dengan anak Petronas. “Jadi kami impor. Krayan bisa diambil dari Serawak dan kami bisa kirim juga ke sana," ucap Ahmad. “Jadi lebih efisien, dan pesawat bisa dialihkan ke wilayah timur.”

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menambahkan, untuk merealisasikan hal tersebut, perseroan akan menempuh cara efisien. Pasalnya, dalam program satu harga itu, pemerintah tidak memberikan subsidi.

Dwi menyebutkan, sejak awal, perusahaan tidak membahas kemungkinan kerugian yang bakal muncul dengan adanya program tersebut. “Kalau biaya masih bisa kami handle dan perusahaan masih bisa menghasilkan laba, enggak masalah. Jadi kami yakin cost itu bisa ditutup dengan kinerja yang bagus," ujarnya.

Ke depan, apabila satu harga sudah diterapkan keseluruhan, menurut Dwi, akan memberikan kontribusi biaya pengangkutan karena mereka tak hanya menyalurkan BBM ke stasiun pengisian bahan bakar, tapi juga agen premium dan minyak solar. Hanya, kontribusi biaya tidak terlalu berpengaruh pada beban. "Kalau saya lihat konsep total cost itu naik, tapi kenaikan enggak lebih dari 10 persen," kata Dwi.

DESTRIANITA