TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih membuka kesempatan bagi investor yang memiliki kemampuan di bidang perkeretaapian untuk melaksanakan proyek pembangunan kereta berkecepatan sedang Jakarta- Surabaya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya masih memberi kesempatan ke banyak negara yang memiliki kemampuan di sektor perkeretaapian.

“Kita kasih kesempatan ke banyak negara, ya mereka-mereka yang memiliki kemampuan di sektor kereta api, bisa dari Eropa, bisa dari AS, bisa dari Cina,” katanya setelah rapat kabinet terbatas soal Pembangunan Papua, Selasa, 8 November 2016.

Namun, berkaitan dengan proyek tersebut saat ini masih menunggu kajian dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang ditargetkan tuntas dalam jangka waktu dua bulan.

Awalnya, lanjutnya, BPPT meminta jangka waktu pre-elimanary study bakal diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan, tetapi Kementerian Perhubungan meminta agar bisa diselesaikan 2 bulan. “Dengan dasar itu kita bisa menentukan apa yang akan dilakukan, kita serahkan ke BPPT.”

Pre-elimenary studi itu nantinya akan dibawa ke investor Jepang. Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan bagaimana mengenai skema pendanaan. Namun, dia mengungkapkan jika swasta memperoleh prioritas.

“Ya belum tahu, kalau bisa swasta, jangan pemerintah,” ujarnya.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dijadwalkan akan kembali terbang ke Jepang pada 9 November 2016 untuk melakukan pendalaman pembicaraan mengenai pembangunan Pelabuhan Patimban dan rancangan proyek kereta menengah Jakarta-Surabaya.

“Melaporkan ke Presiden soal proyek-proyek itu. Yang kedua, ada part of state yang datang [ke Jepang]. Ketiga, kami sendiri masih membicarakan bagaimana bentuk pinjaman itu,” ujarnya pada Kamis, 3 November 2016.

Mengenai pembangunan kereta menengah, dia menyebutkan pemerintah masih mengkaji 3 opsi untuk pembiayaan, mencakup skema-skema government-to-government dan skema-skema business-to-business. Menurut Luhut, Presiden setuju untuk melakukan penajaman kajian terlebih dulu.

“Masih kami tajamkan, kami harap dalam beberapa hari ke depan sudah bisa kita putuskan untuk nanti kita bawa ke dalam pertemuan. Kita cari untung ruginya dulu. Ya presiden setuju kita kaji dulu,” katanya.
BISNIS.COM