TEMPO.CO, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, tahun depan, pemerintah provinsi akan memulai penyusunan data geospasial pertambangan untuk menyisir pemberian perizinan pada sektor tambang. “Harus ada basis datanya, di mana saja yang boleh diizinkan. Kalau tidak, bisa sembarangan. Nanti yang ada di luar ini liar,” katanya di Bandung, Senin, 7 November 2016.
Deddy mengatakan penyusunan basis data itu ditugaskan pada Pusat Data dan Analisa Pembangunan, unit di bawah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat. “Unit ini kami minta membuat data-data yang tidak dibikin oleh BPS dan kementerian terkait, khusus untuk Jawa Barat,” ujarnya.
Menurut Deddy, data geospasial sektor pertambangan itu menjadi pekerjaan rumah terbaru pemerintah Jawa Barat mengikuti perubahan kewenangan pemerintah provinsi, yang kini mengurusi perizinan sektor tambang yang sebelumnya dipegang kabupaten/kota mengikuti perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang berlaku tahun depan. “Ini hal yang basic, yang harus dibenahi sehingga ke sananya asyik, enggak main tuding-tudingan karena ada datanya,” tuturnya.
Baca: Penjualan Batu Bara Meningkat, Ini Harapan United Tractors
Deddy mengatakan pemberian perizinan, misalnya, membutuhkan basis data kondisi pertambangan saat ini. “Ini harus dibuat data penambangannya sudah kayak apa, pesisir, pantai, hutan sudah kayak apa, berapa banyak bekas tambang yang rusak?” katanya.
Kepala Bappeda Jawa Barat Yerry Yanuar mengatakan data geospasial itu merupakan data yang menggambarkan kondisi satu wilayah. “Dengan data spasial, akan lebih akurat lagi menyiapkan perencanaan,” ucapnya, Senin, 7 November.
Yerry mengatakan data geospasial pada sektor pertambangan itu untuk melihat kondisi terkini dari perizinan tambang yang sudah dikeluarkan kabupaten/kota. “Kita merevitalisasi data dulu di awal. Sebab, ini bukan sesuatu yang berangkat dari nol, dengan berbagai masalahnya saat kabupaten menyerahkan ke kita. Ini harus kita analisis seperti apa kondisinya,” ujarnya.
Menurut Yerry, data itu akan disusun dengan mengkombinasikan foto satelit kondisi existing dengan kumpulan koordinat perizinan tambang yang sudah diberikan pemerintah kabupaten selama ini. “Kita harus melihat titik awalnya di mana dan kita coba gabung dengan data koordinat perizinan yang sudah ada, kondisinya seperti apa,” tuturnya.
Yerry mengatakan data geospasial pada sektor pertambangan itu akan memudahkan proses perizinan sektor pertambangan. “Tapi yang penting pemberian izin pertambangan ini selektif. Pak Gubernur meminta selektif khusus untuk tambang harus hati-hati, tidak asal-asalan memperhitungkan dampak lingkungannya,” katanya.
AHMAD FIKRI
Berita terkait
Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri
10 jam lalu
Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?
Baca SelengkapnyaRektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat
1 hari lalu
Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.
Baca SelengkapnyaLPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan
5 hari lalu
Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKeunikan Stadion Siliwangi, Lokasi Konser Sheila on 7 di Bandung, Pernah jadi Markas Tim Sepak Bola Militer Belanda
6 hari lalu
Di Bandung, Sheila on 7 akan mangung di Stadion Siliwangi. Awalnya stadion itu bernama lapangan SPARTA, markas tim sepak bola militer Hindia Belanda.
Baca SelengkapnyaHari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir
7 hari lalu
Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/
Baca Selengkapnya10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah
9 hari lalu
Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.
Baca SelengkapnyaPolisi Tangkap Pembunuh Wanita di Apartemen Jardin Bandung yang Kabur ke Jakarta
16 hari lalu
Seorang wanita ditemukan tewas di Apartemen Jardin, Kota Bandung, diduga dibunuh pelanggannya
Baca SelengkapnyaRekomendasi 5 Tempat Wisata Air di Bandung untuk Menghabiskan Waktu Libur Lebaran
20 hari lalu
Salah satu aktivitas rekreasi yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga ketika masa libur lebaranadalah berenang.
Baca SelengkapnyaPenumpang Terminal Leuwipanjang Bandung Naik 20 Persen Selama Arus Mudik Lebaran
25 hari lalu
Kepala Terminal Leuwipanjang Kota Bdung Asep Hidayat mengatakan, kenaikan jumlah penumpang di arus mudik Lebaran terpantau sejak H-7.
Baca SelengkapnyaJATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya
26 hari lalu
Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?
Baca Selengkapnya