Network Sharing Operator Seluler, Ini Kata Menteri Rini

Reporter

Editor

Grace gandhi

Jumat, 4 November 2016 06:30 WIB

Teknisi provider telekomunikasi melakukan perawatan pada perangkat BTS 4G di kawasan Lembang, Bandung, 2 November 2015. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan, penerapan backbone network sharing antar operator seluler diperlukan. Namun, menurut dia, hitungan interkoneksi di Jawa dan di luar Jawa, khususnya di daerah-daerah yang biaya pembangunan infrastrukturnya mahal, harus dibedakan.

"Untuk menjangkau beberapa daerah, cost-nya mahal. Jadi, hitungannya harus business to business. Hitungannya tidak sama dengan hitungan kalau pakai interkoneksi di Jawa," kata Rini dalam konferensi persnya usai Forum BUMN di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis, 3 November 2016.

Baca: Operator Selular Desak Pemerintah Segera Lelang Frekuensi

Menurut Rini, hanya PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) yang memiliki interkoneksi ke seluruh daerah. Banyak operator yang tidak mau berinvestasi di daerah-daerah pelosok karena mahal.

"Telkomsel sebagai BUMN ingin menciptakan konektivitas untuk seluruh rakyat. Makanya berani investasi. Karena itu, siapa yang mau pakai, tolong dong ikut sharing cost-nya," ujar Rini.

Pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Kedua PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Simak lainnya: Dorong Infrastruktur Telekomunikasi, Dua Aturan Ini Direvisi

Pokok perubahan terhadap dua PP tersebut adalah mengenai pengaturan pembangunan serta penggunaan backbone network sharing dan spektrum jaringan antar operator. Pengaturan masalah sharing itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, harus berdasarkan asas keadilan dengan dasar perhitungan investasi yang jelas.

Sebelumnya disebut-sebut salah satu perusahaan operator seluler Indosat Ooredoo (PT Indosat Tbk.) mengeluhkan ihwal penerapan backbone network sharing ini.

Karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengusulkan adanya revisi kedua PP tersebut agar permasalahan diskriminasi tersebut tidak terjadi lagi.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

9 hari lalu

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

Ini yang harus diperhatikan dan dipantau saat ikut rekrutmen bersama BUMN.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

10 hari lalu

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.

Baca Selengkapnya

Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

26 hari lalu

Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

Siaran Pers sekaligus hak jawab atas Siaran Pers Dewan Kehormatan PWI, agar dimuat oleh media yang telah menyiarkan.

Baca Selengkapnya

Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

26 hari lalu

Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Sayid Iskandarsyah membantah tudingan DK PWI terkait penggelapan dana Rp 2,9 miliar.

Baca Selengkapnya

Perkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar

28 hari lalu

Perkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar

Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia atau PWMOI akan kirim surat ke Kementerian BUMN ihwal dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 2,9 Miliar.

Baca Selengkapnya

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

29 hari lalu

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

Dana hibah buat PWI sejatinya untuk uji kompetensi wartawan.

Baca Selengkapnya

Marak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi

35 hari lalu

Marak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi

Kementerian BUMN mengimbau kepada peserta Rekrutmen Bersama BUMN 2024 untuk selalu mengakses informasi perihal pendaftaran ini di situs resmi FHCI.

Baca Selengkapnya

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

44 hari lalu

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

Pertamina memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

56 hari lalu

Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

Menteri BUMN Erick Thohir nonaktifkan Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih, buntut dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen tahun anggaran 2019.

Baca Selengkapnya

Mudik Gratis, Kementerian BUMN Sediakan Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

6 Maret 2024

Mudik Gratis, Kementerian BUMN Sediakan Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Kementerian BUMN kembali gelar program mudik gratis bertema "Mudik Asyik Bersama BUMN 2024" jelang perayaan Ramadan 2024

Baca Selengkapnya