TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan masalah distribusi bahan pangan masih menjadi isu utama bagi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Logistik yang kurang memadai, terutama di wilayah Indonesia timur, terlihat dari masih terjadinya gejolak harga pangan.

"Tol laut dapat mendukung ketahanan pangan yang merata. Untuk itu, saya ingin mengajak semua BUMN (badan usaha milik negara) di bidang logistik turut membantu pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang merata," kata Bambang dalam Forum BUMN di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis, 3 November 2016.

Salah satu konsep yang ditawarkan Bambang kepada BUMN dalam rangka menurunkan biaya bahan pangan di wilayah Indonesia timur, khususnya kepada PT Pelni, adalah mengubah rute pelayaran tol laut. Dia mencontohkan, rute Surabaya-Sorong dapat dipecah menjadi rute Surabaya-Makassar dan rute Makassar-Sorong.

"Dengan melihat skala kapal, kami usulkan rute tersebut dipecah. Rute Surabaya-Makassar menggunakan kapal besar dan rute Makassar-Sorong menggunakan kapal kecil. Itu yang kami harapkan. Dengan perubahan rute itu, menurut hitungan kami, biaya logistik bisa dihemat menjadi Rp 2 juta per ton ekuivalen," katanya.

Dalam pengembangan tol laut, menurut Bambang, terdapat dua hub utama yang akan segera dibangun, yakni Batam dan Sorong. Saat ini, terdapat lima hub utama yang telah dibangun, yakni Tanjung Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Bitung. "Kami ingin adanya rute kapal yang semakin mudah yang bisa menurunkan biaya logistik dan akhirnya menurunkan berbagai harga barang."

Bukan hanya fokus pada transportasi laut, Bambang mengatakan, pemerintah juga akan mengembangkan transportasi darat karena menjadi salah satu penyebab terbesar mahalnya biaya logistik, terutama di wilayah Indonesia timur. "Artinya, peran BUMN untuk meningkatkan angkutan darat di Papua penting agar harga di sana terjangkau," tuturnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI