APBN 2017, Pemerintah Ubah Desain Subsidi  

Reporter

Rabu, 2 November 2016 18:58 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pencapaian realisasi dan evaluasi program pengampunan pajak periode pertama di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp3.826,81 triliun. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017, pemerintah akan menyeimbangkan antara penerimaan perpajakan, baik dari tax amnesty maupun pajak lain, dan belanja pemerintah.

"Ini kami lakukan agar perekonomian tidak terlalu tertekan dengan banyaknya dana yang diambil melalui perpajakan," ucap Sri Mulyani setelah mengikuti rapat kabinet paripurna, Rabu, 2 November 2016, di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sri Mulyani berujar, pada 2016, pemerintah melakukan intensifikasi pemungutan pajak melalui tax amnesty. Dana yang diperoleh ini akan diseimbangkan dengan belanja pemerintah.
Karena itu, untuk belanja APBN 2017, pemerintah sudah akan melakukan persiapan, seperti daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), peraturan presiden, dan procurement proyek-proyek pemerintah. Harapannya adalah kementerian/lembaga yang memiliki rencana belanja cukup besar bisa belanja pada Januari 2017. "Biasanya, polanya Maret baru bisa belanja. Ini dilakukan agar belanja bisa dilakukan pada Januari," tutur Sri Mulyani.

Baca:
OTT, Menhub Sesalkan Direktur Pelindo III Terlibat Pungli
Investasi Berkedok Penipuan, 3 Perusahaan Diseret ke Polisi

Beberapa persiapan lain untuk APBN 2017 adalah terkait dengan perubahan desain subsidi, baik untuk listrik, elpiji, maupun pupuk. Sri Mulyani mengatakan kementerian terkait harus melakukan persiapan sejak awal agar alokasi subsidi bisa tetap dijaga.

Penerima subsidi pupuk dan elpiji juga harus tepat sasaran pada masyarakat miskin. Demikian juga penerima subsidi listrik pada pelanggan 450 VA dan 900 VA, karena jumlah subsidi akan dikurangi.

Sri Mulyani berujar, dalam dua tahun belakangan, pertumbuhan ekonomi ada di kisaran 4,8 persen pada 2015 dan diproyeksikan 5,0 persen pada 2016. Untuk APBN 2018, pertumbuhan diproyeksikan 5,1 persen. "Presiden mengharapkan momentum pertumbuhan bisa dimanfaatkan," ucapnya. Tujuannya adalah terjadi akselerasi dalam pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, dan penciptaan kesempatan kerja.

AMIRULLAH




Berita terkait

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

6 jam lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

1 hari lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

1 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

1 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

3 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

3 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

3 hari lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

3 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya