TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi swasta kuartal III 2016 sebesar Rp 155,3 triliun. Angka tersebut tumbuh 10,7 persen dibandingkan raihan pada periode yang sama pada tahun lalu. Secara kumulatif, dari Januari-September 2016 ada realisasi Rp 453,4 triliun atau tumbuh 13,4 persen dari tahun lalu.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan cukup puas terhadap realisasi tersebut. Menurut Thomas, pertumbuhan investasi swasta di tengah perlambatan ekonomi bukti tingkat kepercayaan investor terhadap Tanah Air masih kuat. "Lebih baik lagi, investasi di sektor komoditas sudah berkurang, digantikan jasa dan manufaktur," kata Thomas di kantornya, kemarin.

Sepanjang tahun, industri kimia dan farmasi mendapat tambahan investasi terbesar sebanyak Rp 46,7 triliun. Disusul industri makanan, Industri logam dasar, mesin, dan elektronik, industri kertas dan percetakan, dan jasa transportasi telekomunikasi sebesar Rp 162,7 triliun.

Deputi Pengendalian dan Pengawasan BKPM Azhar Lubis mengatakan tak menampik sulit mengundang investor asing. Dia merujuk stagnansi pertumbuhan pemodal asing sebesar 7,4 persen sama seperti tahun lalu. "Masih untung bisa naik," kata dia.

Setidaknya dalam kurun Juni-September 2016 ini sejumlah nama besar telah merealisasikan investasi. Perusahaan logam dari Jepang seperti Nippon Steel dan Osaka Steel telah siap berpodruksi. Perusahaan ban raksasa Perancis Michelin, ujar dia, juga telah siap beroperasi. "Memang ada penurunan penyerapan tenaga kerja 78 ribu, karena sebagian besar yang masuk industri padat modal," kata dia.

Investasi swasta merupakan andalan pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBNP 2016 dan APBN 2017 yang dipegangnya mengutamakan pembangunan infastruktur. "Kita juga terus dorong kemudahan perizinan untuk memperoleh kepercayaan," kata Sri.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Eko Listyanto mengatakan pemerintah pusat perlu bersinergi terhadap pemda. "Kalau perizinan di pusat boleh cepat, tapi keluhan soal perizinan di daerah tak terhitung banyaknya," kata dia. Implementasi nyata dalam paket-paket deregulasi I-XIII, kata dia, perlu dipercapat.

Direktur Eksekutif Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita mengatakan sulit mendokrak minat investor jika tak membenahi kemudahan perizinan dan efisiensi lalu lintas logistik. "Di Kementerian Perhubungan saja masih berbelit perizinan kapal, bagaimana soal dwelling time yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga," kata Zaldy.

Ihwal deregulasi, Thomas berucap akan terus membenahinya bersama kementerian-kementerian lain terkait. Presiden Joko Widodo, kata dia, amat menekankan sekali untuk meningkatkan investasi di dalam negeri. "Harus diakui saat ini paket kebijakan XIII soal rumah murah belum bisa berjalan," kata Thomas.

ANDI IBNU