Politisi Gerindra: Kinerja Jokowi Baru Terlihat di 2019  

Reporter

Minggu, 23 Oktober 2016 21:46 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Wiranto sambil berjalan menuju pesawat kepresidenan di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, 2 September 2016. Jokowi bertolak ke Tiongkok guna menghadiri KTT G20 di Hangzhou pada 4-5 September. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan semua hal yang dikerjakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla baru bisa dirasakan pada 2019 nanti. Sama seperti era Susilo Bambang Yudhoyono, kinerja era pemerintahannya baru terasa di periode kedua kepemimpinan SBY.

"Kita baru akan melihat produk kerja Pak Jokowi di 2019. Sekarang belum terlihat," kata Riza saat ditemui di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Ahad, 23 Oktober 2016.

Riza menambahkan, hal ini terjadi karena banyak proyek besar pemerintah saat ini baru selesai pada 2018-2019. Meski begitu, Riza mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla yang memfokuskan kinerjanya pada program pembangunan infrastruktur.

Baca: Minta Ahok Ditangkap, Ribuan Orang Berunjuk Rasa di Padang

Menurut Riza, Indonesia memang tertinggal dari negara-negara lain dalam hal pembangunan infrastruktur. Saat ini, pilihan pemerintah berkonsentrasi pada infrastruktur, dan itu adalah pertaruhan, terutama jika proyek infrastruktur itu tak membawa multiplier effect.

Riza berharap pembangunan infrastruktur yang memakan banyak biaya itu memiliki multiplier effect. Dia mencontohkannya dengan pembangunan waduk. Jika tak diikuti pembangunan pertanian dan irigasi, pembangunan waduk akan sia-sia.

Simak: Al-Maidah 51, Kemenag: Awliya Diterjemahkan Sesuai Konteks

Karena itu, Riza mengingatkan pemerintah meningkatkan koordinasi antar-kementerian agar pembangunan infrastruktur tak menjadi sia-sia karena tak memberi multiplier effect. "Harus ada koordinasi antara Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dengan yang lain."

DIKO OKTARA

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

8 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya