TEMPO Interaktif, Jakarta:Bank sentral meminta perbedaan data ekspor impor Indonesia-Cina yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak dipermasalahkan. Alasannya, data yang dikeluarkan BI lebih ditujukan untuk menyusun neraca pembayaran Indonesia (NPI)."Untuk kebutuhan strategis, misalnya kepentingan mitra dagang dan lain-lain bisa menggunakan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik," ujar Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Budi Mulya pada Tempo, Selasa (8/8). Dia menjelaskan, perbedaan antara data BI dan BPS disebabkan oleh perbedaan metode yang digunakan dalam penghimpunan data. Apakah metode close date, yang memungkinkan data transaksi dicatat sesuai waktu transaksi. Atau metode open date, yang memungkinkan keterlambatan pencatatan data transaksi. "Namun, metode open date akan tetap valid jika tetap konsisten dalam pencatatannya," tutur Budi. Sebelumnya, Atase Perdagangan Indonesia untuk Cina Bambang Khaeroni menilai perbedaan data antara BI dan BPS menyebabkan sulitnya pemberantasan transshipment (pemindahmuatan kapal). Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan membenarkan, kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan dalam penyajian data ekspor impor kedua instansi. "Tapi kami terus berusaha menyeragamkannya. Misalnya, dengan mempersandingkan data olahan BPS dengan BI. Dan kami berusaha mensinkronkannya,? katanya. Hal yang sama juga dikatakan Direktur Ekspor BPS Dantes Simbolon. Dia mengatakan, adanya perbedaan metodologi yang digunakan antara BPS dan BI. "Walaupun sumber datanya sama, kalau metode berbeda, hasilnya juga berbeda," ujarnya. Ekspor non migas Indonesia ke Cina pada Mei 2006 BPS mencatat sebesar US$ 415 juta. Sedangkan BI menyebutkan sebesar US$ 557 juta. Sedangkan impor pada bulan yang sama dari Cina menurut BPS sebesar US$ 439,5 juta dan BI US$ 449,5 juta. RR ARIYANI