TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Anita Firmanti mengatakan faktor pembebasan lahan menjadi masalah utama dari terhambatnya sejumlah proyek kementeriannya. Masalah ini sering ditemukan dalam proyek jalan tol dan waduk.

"Ada yang sudah sepakat pembebasan, tapi tiba-tiba menggugat," kata Anita saat ditemui di ruang Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Jumat 21 Oktober 2016.

Anita melanjutkan untuk pembangunan jalan trans Sumatera misalnya, banyak terkendala di masalah tanah. Padahal pemerintah sudah berupaya mendorong pembangunan trans Sumatera melalui perusahaan-perusahaan yang ikut di program trans Jawa.

Oleh karena itu, Kementerian mendorong dengan mewajibkan perusahaan yang ikut di program trans Jawa, ikut membangun di proyek trans Sumatera. Namun Anita menuturkan perusahaan itu diwajibkan untuk membangun semampu mereka dalam proyek trans Sumatera itu.

Lalu, untuk pembangunan waduk juga mengalami masalah yang sama, yaitu pembebasan lahan. Padahal menurut Anita, pembangunan waduk memiliki kemanfaatan yang baik untuk masyarakat. "Biasanya karena ada yang gugat, dan meminta ganti lahan lebih mahal dari seharusnya," ujar Anita.

Kementerian PUPera menargetkan pembangunan waduk sebanyak 65 waduk sampai 2019 nanti. Terdiri dari 49 waduk baru, 16 lanjutan pembangunan, dan 29 penyelesaian pembangunan waduk.

Sementara capaian di 2015, pembangunan waduk yang baru sebanyak 13 waduk, 16 waduk lanjutan, dan 5 waduk yang selesai dibangun di tahun itu. Tahun ini, kementerian menargetkan pembangunan 32 waduk, terdiri dari delapan waduk baru, 24 lanjutan, dan dua waduk selesai.

Untuk pembangunan jalan tol, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 kilometer jalan tol baru sampai 2019. Sampai 2015 sudah terbangun sampai 153 kilometer jalan tol, dan di 2016 ditargetkan akan terbangun jalan tol sepanjang 134 kilometer.

Untuk target pembangunan infrastruktur di bidang permukiman, Kementerian menargetkan pembangunan sistem penyediaan air minum sebanyak 32.823 liter per detik di 2019. Pemerintah juga menargetkan revitalisasi kawasan tematik perkotaan di 744 kawasan dan 38.431 hektare pembangunan infrastruktur di permukiman kumuh di 2019.

Tahun lalu, pembangunan sistem penyediaan air minum mencapai angka 7.349 liter per detik. Untuk tahun ini 2016, pembangunan sistem penyediaan air minum ditargetkan sebesar 5.303 liter per detik.

Untuk revitalisasi kawasan tematik perkotaan, realisasi di 2015 adalah sebesar 159 kawasan. Adapun target revitalisasi kawasan tematik perkotaan di 2016 adalah sebanyak 110 kawasan.

Sementara pembangunan infrastruktur di permukiman kumuh, realisasi di 2015 adalah sebesar 3.140 hektare. Sedangkan untuk di 2016, target pembangunan infrastruktur di permukiman kumuh sebesar 2.162 hektare.

DIKO OKTARA