Banyak Pencurian di Perairan, Ini Kelemahan Hukum Indonesia  

Reporter

Jumat, 21 Oktober 2016 08:26 WIB

Kapal-kapal pencuri ikan dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang dititipkan di PSDKP Batam, Kepulauan Riau, 18 April 2016. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Depok - Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Arief Havas Oegroseno mengatakan Indonesia mesti mendobrak sistem hukum di kawasan maritim. Terutama dalam membuat instrumen hukum di kawasan regional. Musababnya, di kawasan maritim tidak hanya masalah pencurian ikan, melainkan banyak tindak pidana lain yang dilakukan di perairan.

"Banyak tindak pidana lain di dalam perairan Indonesia. Sehingga instrumen hukum di kawasan Indonesia harus diperkuat," kata Arief dalam diskusi penegakan hukum pada penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kamis, 20 Oktober 2016.

Ia menuturkan, Indonesia telah bertemu dengan 22 negara untuk membentuk suatu instrumen hukum di kawasan regional. Pertemuan negara-negara tersebut digelar pertama kali pada 22 Mei 2016 dan pertemuan kedua pekan lalu di Yogyakarta.

Menurut Arief, pengawasan perairan di Indonesia sudah cukup baik, tapi perlu ditingkatkan dalam sisi proses peradilannya. Dalam memperkarakan masalah hukum di perairan di pengadilan, kata dia, tidak hanya undang-undang perikanan saja yang digunakan. "Kalau ada orang yang diperbudak, gunakan undang-undang perdagangan orang untuk menjerat pelanggarannya," ujarnya.

Arief menjelaskan, banyak masalah terjadi di kawasan maritim, seperti masalah administrasi ikan yang tidak dilaporkan, laporannya kurang sesuai, pemindahan ikan di laut, serta pengambilan ikan yang tidak ramah lingkungan dengan menggunakan bom dan sianida.

Di sisi lain, lanjut Arief, ada pula kegiatan perikanan terkait dengan tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan perikanan, tapi kegiatannya dalam mata rantai perikanan. Contohnya, pemalsuan dokumen, korupsi dalam mendapatkan dokumen, menyelundupkan binatang langka, senjata, narkoba, perdagangan orang, dan memperbudak orang. "Itu masuk mata rantai perikanan, tapi bukan kegiatan perikanan. Indonesia mesti memperkuat tidak instrumen hukumnya, agar tidak ada aturan yang dilanggar," kata Arief.

IMAM HAMDI

Berita terkait

KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi

8 April 2023

KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap enam kapal ikan asing yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Baca Selengkapnya

Tenggelamkan! dan 5 Pernyataan Terviral Susi Pudjiastuti Saat Menjabat Menteri

15 Januari 2023

Tenggelamkan! dan 5 Pernyataan Terviral Susi Pudjiastuti Saat Menjabat Menteri

Kala menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014-2019 Susi Pudjiastuti kerap melontarkan kalimat kontroversial, terviral Tenggelamkan!

Baca Selengkapnya

Susi Pudjiastuti Genap Berusia 58 Tahun, Kabar Terkininya?

15 Januari 2023

Susi Pudjiastuti Genap Berusia 58 Tahun, Kabar Terkininya?

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kelahiran 15 Januari 1965, ini kini aktif sebagai Ketua Pandu Laut Nusantara.

Baca Selengkapnya

KKP Minta Dukungan Kabareskrim Tindak Penyelundupan Ikan

18 Maret 2021

KKP Minta Dukungan Kabareskrim Tindak Penyelundupan Ikan

KKP meminta dukungan Polri, khususnya di lapangan terkait pengamanan dan penegakan hukum termasuk menindak kasus penyelundupan ikan ilegal dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

KKP Ringkus Dua Kapal Asing Pencuri Ikan di Laut Natuna

22 Agustus 2020

KKP Ringkus Dua Kapal Asing Pencuri Ikan di Laut Natuna

Dua kapal asing berbendera Vietnam diringkus KKP di laut Natuna.

Baca Selengkapnya

Hibah Kapal Asing, Bupati Natuna: Tak Semua Nelayan Bisa Gunakan

24 November 2019

Hibah Kapal Asing, Bupati Natuna: Tak Semua Nelayan Bisa Gunakan

Bupati Natuna Hamid Rizal menyatakan kebijakan KKP yang ingin menghibahkan kapal asing pencuri ikan tidak cocok diterapkan di wilayahnya

Baca Selengkapnya

Edhy Prabowo: Nelayan Melanggar, Jangan Langsung Dipidana

13 November 2019

Edhy Prabowo: Nelayan Melanggar, Jangan Langsung Dipidana

"Saya meminta petugas PSDKP ikut membela nelayan jangan sampai memusuhi nelayan," kata Edhy Prabowo.

Baca Selengkapnya

Halau Kapal Asing Pencuri Ikan, Edhy Minta Bantuan Pengusaha

9 November 2019

Halau Kapal Asing Pencuri Ikan, Edhy Minta Bantuan Pengusaha

"Jadi di laut Bapak bantu jadi mata telinganya kita," kata Menteri Edhy meminta bantuan pengusaha ikut melaporkan kapal asing pencuri ikan ke KKP.

Baca Selengkapnya

Kuartal III 2019, Produksi Perikanan Tangkap Naik 17 Persen

4 November 2019

Kuartal III 2019, Produksi Perikanan Tangkap Naik 17 Persen

Produksi perikanan tangkap mencatatkan kenaikan pada kuartal III/2019.

Baca Selengkapnya

Salam Perpisahan, Susi Pudjiastuti Minta Perangi Illegal Fishing

18 Oktober 2019

Salam Perpisahan, Susi Pudjiastuti Minta Perangi Illegal Fishing

Tinggal dua hari lagi Susi Pudjiastuti menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Baca Selengkapnya