TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Bisnis Amerika dan ASEAN (US-ASEAN Business Council) mengapresiasi langkah reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla selama dua tahun pemerintahannya. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Tri Kasih Lembong menyatakan hal tersebut disampaikan oleh perwakilan pengusaha tersebut saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka hari ini.

Thomas menyatakan para pelaku usaha asal Amerika itu berharap agar reformasi dan pengembangan infrastruktur terus dilakukan. "(Apresiasi) penyederhanaan izin, bahkan mereka singgung perubahan tentang pelayanan yang membaik," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 Oktober 2016. Indonesia di mata para investor mempunyai potensi yang bagus, apalagi dari sisi pertumbuhan ekonomi berada pada posisi 5 persen.

Thomas mengatakan investasi asal Amerika berpeluang meningkat pada kemudian hari bila langkah reformasi dipertahankan. Para investor berharap reformasi ekonomi berlanjut ke daerah-daerah, terutama pada level pemerintah daerah. Kendati demikian, belum ada komitmen investasi dalam pertemuan itu, termasuk perkembangan kerja sama di Trans Pacific Partnership (TPP). "Ini baru permulaan untuk 2017," ujarnya.

Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Brian McFeeters, mengatakan pertemuan dengan Presiden Jokowi tidak membahas hal spesifik. Hal besar yang menjadi diskusi ialah kemungkinan meningkatkan kerja sama ekonomi. "Perwakilan perusahaan berbicara apakah ada hal yang bisa dilakukan lebih di Indonesia ke depannya," ucap McFeeters.

Presiden US-ASEAN Business Council Alexander Feldman menambahkan, peluang meningkatkan kerja sama ekonomi tidak hanya terbuka bagi pemerintah, tapi juga perusahaan di Indonesia. Sejauh ini, kata Feldman, belum ada komitmen atau investasi baru yang akan dibuat di antara kedua pihak. "Belum ada yang bisa diumumkan saat ini meski ada beberapa perusahaan teknologi kami yang sedang membangun riset dan inkubator," katanya.

Menanggapi tema TPP, Feldman menilai hal itu akan bergantung pada pemerintah Amerika selanjutnya. Menurut dia, pemerintah berikutnya akan mempengaruhi skema TPP ke depan. Meski demikian, ia mengapresiasi upaya BKPM yang terus mendorong peningkatan kerja sama.

ADITYA BUDIMAN