Menteri ESDM, Ignasius Jonan (kanan) dan Wakil Menteri ESDM, Archandra Tahar (kanan), menemui awak media usai melakukan pertemuan dengan pejabat Kementerian ESDM di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Oktober 2016. Tempo/Fajar Pebrianto
TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar sebagai Menteri serta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral masih menimbulkan sejumlah pertanyaan.
Hal ini mengingat sebelumnya Arcandra menjabat sebagai menteri tapi harus diberhentikan karena tersandung masalah kewarganegaraan.
"Kita harus liat nanti. Jangan sampai ini menjadikan Jonan sebagai bumper," ujar mantan Staf Khusus Kementerian Energi M. Said Didu dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu, 15 Oktober 2016.
Said berujar jika hal yang ditakutkan itu benar terjadi, dapat dipastikan ke depan akan ada gejolak politik dan akan pihak-pihak lain di luar sistem yang mempengaruhi keputusan di Kementerian Energi. "Saya sangat memaklumi pengangkatan Arcandra sebagai sikap politik, karena ini juga penting," katanya.
Menurut Said, ada pertanyaan mendasar terkait dengan alasan dari keputusan ini. Penunjukan Arcandra sebagai wakil menteri dianggap dia tepat jika alasannya adalah demi kepentingan profesionalitas, yaitu Kementerian Energi membutuhkan sosok seperti itu.
"Nah kalau alasannya Arcandra harus ada di Kementerian Energi, ini yang bisa jadi problem," katanya.
Said pun mewanti-wanti agar keberadaan wakil menteri ini tidak digunakan pihak-pihak tertentu untuk membayangi menteri. Sebagai orang yang kenal dengan karakter Jonan, Said mengatakan dia percaya kondisi tersebut dapat terkendali.
"Saya waswas yang bisa jadi masalah kalau memang penempatan wamen ini ditugaskan untuk misi khusus di luar sistem," ucapnya.
Director Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menjelaskan sesuai dengan aturan yang berlaku, posisi wakil menteri bertanggung jawab kepada menteri. Tugas wakil menteri adalah melakukan koordinasi internal yang sejalan dengan program menteri.
Selanjutnya, sebagai wakil menteri juga dibutuhkan kualifikasi tersendiri untuk mengelola birokrasi dan isu-isu yang menjadi prioritas kementerian. Sehingga diharapkan wakil menteri berpengalaman dalam birokrasi, khususnya di kementerian terkait.
"Nah kalau kita lihat sosok Arcandra yang sekarang enggak masuk kriteria ini," kata Fabby.
Namun, Fabby berujar jika menilik kompleksitas sektor energi dan sumber daya mineral, menjadi hal yang memungkinkan jika akhirnya terdapat kebutuhan posisi wakil menteri.
"Jadi memang saat ini terlalu dini untuk melihat efeknya," ujar dia. Fabby pun berharap keberadaan Arcandra sebagai wakil menteri tak menjadi beban untuk Jonan.
