Tax Amnesty, Ditjen Pajak Targetkan Bisa Gaet Banyak UMKM

Reporter

Selasa, 11 Oktober 2016 13:21 WIB

Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar Mekar Satria Utama dalam pembukaan Kampanye Simpatik Tax Amnesty di Gedung Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, 4 September 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak mungkin usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar mencapai 600 ribu.

"Kami tidak target berapa. Yang jelas, sebanyak-banyaknya UMKM ikut amnesti pajak, karena banyak dari mereka yang punya masalah selama ini bayar pajaknya tidak benar atau malah tidak punya NPWP (nomor pokok wajib pajak)," ucap Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa, 11 Oktober 2016.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan wajib pajak UMKM yang mengikuti amnesti pajak masih sedikit, yakni 69.500 wajib pajak selama periode pertama. Padahal, menurut data Ditjen Pajak, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar sebanyak 600 ribu.

Baca juga: Amnesti Pajak, UMKM Minta Sistem Perpajakan Disederhanakan

Untuk itu, Ditjen Pajak akan bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi pengusaha untuk memberikan bimbingan teknis kepada UMKM agar mereka mengikuti program amnesti pajak. "Kami paham mereka juga butuh amnesti pajak. Mereka antusias. Tapi mereka kesulitan. Karena itu, kami akan berikan bimbingan teknis," ujar Yoga.

Untuk target penerimaan pada periode kedua tax amnesty, menurut Yoga, Ditjen Pajak tidak mematok angka. "Kami maksimalkan seluruh upaya kami, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelayanan," tuturnya. Dia pun optimistis minat masyarakat pada periode kedua program tersebut masih akan setinggi minat pada periode pertama kemarin.

Periode II program tax amnesty telah berjalan lebih dari sepekan sejak 1 Oktober lalu. Namun, hingga hari ini, penerimaan baru mencapai Rp 218,25 miliar. Penerimaan itu berasal dari tebusan menurut surat setoran pajak sebesar Rp 190,15 miliar dan dari penghentian pemeriksaan bukti permulaan Rp 28,1 miliar.

Simak: Mega Buka Kartu, Mengapa Risma Jemput Ahok ke Blitar

Sementara itu, secara total, penerimaan yang masuk dari tax amnesty sejak Juli hingga hari ini telah menembus Rp 97,37 triliun. Penerimaan dari uang tebusan berdasarkan SSP mencapai Rp 93,92 triliun, dari tunggakan pajak Rp 3,06 triliun, dan dari penghentian pemeriksaan bukti permulaan Rp 382,19 miliar.

ANGELINA ANJAR SAWITRI




Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

9 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

39 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

42 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

49 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya