TEMPO.CO, Surabaya - Machsus, pakar transportasi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menyarankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempertimbangkan pemberlakuan moratorium kendaraan bermotor.

“Jika ditanya perbandingan pertumbuhan kendaraan bermotor dan pertumbuhan jalannya ya sejak dulu memang tidak sebanding, bahkan sepertinya tidak akan pernah sebanding,” tuturnya kepada Tempo di kantornya, Senin, 10 Oktober 2016.

Machsus mengatakan Pemprov Jatim memang mendapat pemasukan cukup besar dari pajak kendaraan bermotor dan pajak progresif. Namun, kata dia, pemerintah juga mesti mempertimbangkan aspek keselamatan dan kenyamanan berkendara, termasuk kemacetan lalu lintas. “Secara nasional setiap jamnya ada tiga sampai empat orang yang meninggal akibat kecelakaan,” ujar dia.

Pria yang merupakan Ketua Jurusan Diploma Teknik Sipil ITS ini menerangkan, selama 15 tahun belakangan kondisi kemacetan di Jawa Timur semakin parah. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat pelayanan jalan di Jawa Timur.

“Setiap lalu lintas memiliki level of service masing-masing, dari level A yang menunjukkan performa paling baik hingga F sebagai level terburuk. Sayangnya kondisi jalanan Jawa Timur kini berada pada level D hingga F,” tutur Machsus.

Kinerja lalu lintas, dia melanjutkan, dapat diamati dengan memperhatikan aspek pertumbuhan kendaraan, baik dari volume kendaraan maupun kapasitas jalan yang mampu menampungnya. “Sudah saatnya pemerintah memberlakukan moratorium penambahan kendaraan baru,” ujar pria yang menempuh studi magister di ITS ini.

Baca juga:
Kisah Sukses Nelayan Sendang Biru Malang Jadi Pengusaha
Ini Daya Tarik Dimas Kanjeng di Kalangan Wanita

Machsus yakin penerapan moratorium kendaraan baru mampu mengurangi kemacetan di samping penambahan kapasitas jalan.

“Solusi lain dengan pemberhentian penggunaan plat nomor kendaraan baru sehingga jumlah kendaraan di jalanan akan tetap meski ada penjualan kendaraan baru,” katanya.

Solusi ini, menurut Machsus, bisa jadi pilihan karena rekayasa lalu lintas bukan lagi menjadi solusi tepat untuk pengendalian lalu lintas di Jawa Timur. Dia berpendapat jalan alternatif yang digadang-gadang meningkatkan kapasitas jalan malah terlantar.

“Di Surabaya sendiri banyak jalan yang belum tuntas, seperti MERR, west ring road, frontage road Ahmad Yani. Di luar itu ada tol Mojokerto-Kertosono contohnya. Ini justru meningkatkan kompleksitas jalan,” tuturnya. Untuk itulah, Machsus meminta pemerintah Jawa Timur juga mulai memikirkan proyek transportasi massal.

Adapun, Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf dalam acara pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya Auto Show 2016 menyebut perkembangan kendaraan baru di Jatim sampai dengan Agustus 2016 mencapai 81.944 unit kendaraan baru.

Angka itu mengalami penurunan sebesar 2,10 persen dibanding periode yang sama pada 2015 sebanyak 83.699 unit kendaraan baru. Dibandingkan dengan 2014 sebanyak 96.190 unit kendaraan baru atau mengalami penurunan sebesar 14,81 persen.

Sedangkan jumlah kendaraan bermotor di Jatim sampai dengan Agustus 2016 sebanyak 16.650.282 kendaraan bermotor yang terdiri dari roda empat sebanyak 1.966.629 kendaraan bermotor atau sebesar 11,81 persen sedangkan roda dua sebanyak 14 juta 683.653 atau sebesar 88,19 persen. (Baca: Pameran GIIAS Diharapkan Dorong Industri Otomotif Jatim)

ARINA WIDA IMANIA | NIEKE INDRIETTA