Inilah Daftar Konglomerat Kakap Peserta Tax Amnesty  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Rabu, 5 Oktober 2016 15:56 WIB

Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Semula program tax amnesty alias pengampunan pajak begitu sulit mencapai target. Sampai 1 September 2016, jumlah tebusan baru terhimpun Rp 3,6 triliun atau 2,2 persen dari target Rp 165 triliun. Pemerintah Presiden Joko Widodo kemudian mengubah strategi dalam mengejar wajib pajak.

Sejak awal September lalu, pemerintah memindahkan sasaran utama menjadi mereka yang memiliki dana mengendap di luar negeri dan membuat daftar wajib pajak besar. Pertengahan September, Presiden membuka peluang menunda batas program pengampunan pajak periode pertama, yang akan berakhir September.

Baca Juga
Terungkap: Dalih Tersangka Penayang Video Hot di Papan Iklan
Ritual Dukun Palsu Anton, Korban Diajak Ngopi, Lalu...


Dalam pertemuan Jokowi dengan belasan ekonom di Istana Kepresidenan pada 22 September lalu, sempat diusulkan jalan tengah untuk mempercepat target. Angka tebusan pada 22 September itu baru mencapai Rp 36 triliun. Caranya adalah mempertahankan tenggat periode pertama tapi melonggarkan administrasi.

Mekanisme kelonggaran itu dengan mendeklarasi aset pada September. Tapi eksekusinya ditunda hingga periode kedua Oktober-Desember 2016. "Terdaftar pada periode ini dengan tarif tebusan paling rendah eksekusinya bisa delay hingga periode berikutnya,” kata ekonom dari Universitas Kristen Atma Jaya, Agustinus Prasetyantoko.

Toh, penerimaan negara dari program amnesti pajak pada periode pertama hampir menembus Rp 100 triliun pada 30 September 2016. Angka itu separuh target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 sebesar Rp 165 triliun.

Baca Juga
Heboh Jokowi Injak Merah Putih, Ini Cuitan Kang Emil
Mengaku Sakti, Begini Modus Anton Kelabui Korban


Salah satu penyebab melonjaknya penerimaan itu dari setoran pengusaha seperti diutarakan Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. Kepercayaan antara pemerintah dan pengusaha selama program amnesti harus berlanjut. "Kami tak perlu lagi kucing-kucingan, pemerintah sudah tahu semua," katanya.

Berikut ini nama pengusaha dan tokoh kakap yang terdaftar dalam program amnesti pajak periode pertama, seperti dihimpun Tempo.

1. Hutomo Mandala Putra
Pengusaha
Pelaporan: 15 September 2016

2. Hotman Paris Hutapea
Pengacara
Pelaporan: 15 September 2016

3. James Riady
Pemilik Grup Lippo
Pelaporan: 3 September 2016

4. Sofjan Wanandi
Pemilik Grup Gemala
Pelaporan: 13 September 2016

5. Erick Thohir dan Garibaldi “Boy” Thohir
Pemilik dan pendiri Mahaka Group
Pelaporan: 14 September 2016

6. Chandra Lie
Pendiri dan pemilik Sriwijaya Air Group
Pelaporan: 26 September 2016

7. Alim Markus
Pemilik Maspion Group
Pelaporan: 27 September 2016

8. Anindya Bakrie
CEO PT Bakrie Global Ventura
Pelaporan: 27 September 2016

9. Sandiaga Uno
Pendiri PT Saratoga Investama
Pelaporan: 27 September 2016

10. Arifin Panigoro
Pemilik Medco Grup
Pelaporan: 29 September 2016

11. Prajogo Pangestu
Pendiri Barito Pacific Group
Pelaporan: 29 September 2016

12. Anthoni Salim
Pemilik Grup Indofood
Pelaporan: 30 September 2016

13. Franky Widjaja
Pemilik Grup Sinar Mas
Pelaporan: 30 September 2016

14. Djoko Susanto
Pemilik Alfamart
Pelaporan: 30 September 2016

15. Aburizal Bakrie
Pendiri Grup Bakrie
Pelaporan: 29 September 2016

EVAN | PDAT | SUMBER DIOLAH TEMPO

Simak Pula
Tax Amnesty Tahap I, di Negara Inilah Mereka Menyimpan Harta
Ini 4 Alasan Tax Amnesty Dapat Respon Positif Wajib Pajak




Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

8 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

38 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

41 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

48 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya