Presiden Jokowi Minta Petugas Pajak Diberi Apresiasi

Reporter

Editor

Budi Riza

Jumat, 30 September 2016 23:55 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kiri) dan Dirjen Pajak Ken Dwijugeasteadi (kedua kanan) di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, 30 September 2016. Hingga pukul 20.00 WIB total Penerimaan dana tebusan dalam pengampunan pajak mencapai Rp 97, 1 triliun dan dana penerimaan dari deklarasi dan repatriasi sebesar Rp 3540 triliun. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mendatangi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada hari terakhir periode pertama program pengampunan pajak (tax amnesty), Jumat, 30 September 2016. Jokowi, yang mengenakan kemeja putih, disambut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio.

Mereka langsung memasuki ruang penyampaian surat pernyataan harta. Ada banyak wajib pajak yang sedang mengantre. Di tengah-tengah peserta tax amnesty, Jokowi memberikan pernyataan kepada media.

Jokowi mengatakan total deklarasi dan repatriasi program pengampunan pajak sudah mencapai Rp 3.540 triliun hingga pukul 20.00 WIB tadi. "Angka tebusannya Rp 97,1 triliun. Ini masih bergerak karena banyak yang antre," kata Jokowi di Jakarta, Jumat, 30 September 2016. Menurut dia, pencapaian itu harus dijadikan momentum mereformasi sistem perpajakan di Indonesia. Dia menginginkan basis pajak meluas dan tingkat rasio pajak Indonesia bertambah.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh wajib pajak, yang ikut ambil bagian dalam program tax amnesty. Tak hanya itu, presiden juga mengapresiasi para petugas pajak yang dinilai telah bekerja keras selama tiga bulan terakhir ini. "Saya sampaikan ke Menkeu, Dirjen agar (petugas pajak) diberi apresiasi karena telah beri pelayanan dan integritas," ucapnya yang langsung disambut dengan tepuk tangan meriah.

Di akhir kunjungannya, Jokowi ditanya apakah ikut juga dalam program tax amnesty. Dengan santai dia menjawab tidak. "Tapi perusahaan ikut. Saya tidak ngurus perusahaan lagi," kata dia.

Jumat, 30 September 2016 merupakan hari terakhir para wajib pajak dapat menikmati tarif terendah yaitu dua persen untuk mereka yang mendeklarasikan hartanya di dalam negeri dan empat persen untuk deklarasi harta di luar negeri.

ADITYA BUDIMAN

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

9 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

39 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

42 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

49 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya