Menkeu: Capaian Tax Amnesty Lebih Baik dari Negara Lain

Reporter

Kamis, 29 September 2016 17:52 WIB

Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi dan Ketua Kadin Rosan Roeslani usai menyerahkan (SPH) Surat Pernyataan Harta di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, 27 September 2016. Kadin mengimbau pelaku usaha Indonesia untuk merepatriasi hartanya ke dalam negeri. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jumlah tebusan berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) hingga saat ini mencapai Rp 67,3 triliun atau 0,65 persen dari produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, capaian tersebut melampaui negara-negara lain yang juga menerapkan amnesti pajak.

Cile, misalnya, yang menerapkan tax amnesty pada 2015 lalu, penerimaan dari tebusannya terpaut tipis dari Indonesia, yakni 0,62 persen. Penerimaan India dari tebusan amnesti pajak pada 1997 mencapai 0,58 persen. Sementara itu, Italia mencapai 0,2 persen, Afrika Selatan 0,17 persen, Australia 0,06 persen, Spanyol 0,12 persen, dan Belgia 0,15 persen.

"Jika dihitung dari jumlah deklarasi, mencapai 0,21 persen dari PDB. Padahal, tax amnesty baru berjalan satu periode. Diharapkan, (tebusan) akan meningkat lagi," ujar Sri dalam rapat kerja bersama Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai perkembangan program tax amnesty di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 29 September 2016.

Baca Juga: Pemerintah Beri Kelonggaran Administrasi Tax Amnesty


Hingga pagi tadi, menurut Sri, penerimaan dari program tax amnesty berdasarkan surat setoran pajak telah mencapai Rp 86,4 triliun. Penerimaan dari uang tebusan mencapai Rp 58,62 triliun, penerimaan dari tunggakan pajak mencapai Rp 3,06 triliun, dan penerimaan dari penghentian pemeriksaan bukti permulaan telah mencapai Rp 320 miliar.

Berdasarkan surat pernyataan harta yang telah masuk ke Direktorat Jenderal Pajak, uang tebusan mencapai Rp 67,3 triliun. Sebesar Rp 58 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi non UMKM, Rp 21,2 triliun dari wajib pajak orang pribadi UMKM, Rp 6,37 triliun dari wajib pajak badan non UMKM, dan 90 miliar dari wajib pajak badan UMKM.

Simak: Rina Nose dan Fahrul Ketemu Lagi, Masih Sayang: Balikan?


Sementara itu, menurut Sri, total harta yang dilaporkan dalam program tax amnesty telah mencapai Rp 2.706,9 triliun, baik dari deklarasi dalam negeri, deklarasi luar negeri, dan repatriasi. Deklarasi telah dalam negeri mencapai Rp 1.842,8 triliun, deklarasi luar negeri mencapai Rp 746,6 triliun, dan repatriasi mencapai Rp 117,5 triliun.

ANGELINA ANJAR SAWITRI


Berita terkait

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

3 jam lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

1 hari lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

1 hari lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

1 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

1 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

2 hari lalu

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya