Kemenkeu: Program Tax Amnesty Bantu Serap Penawaran ORI 013  

Reporter

Kamis, 29 September 2016 16:10 WIB

Aktivitas kantor pelayana Amnesti Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Sudirman, Jakarta, 22 Juli 2016. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan target pendapatan pajak dari tax amnesty Rp 165 triliun cukup realistis meskipun Bank Indonesia malah memperkirakan penerimaan dari tax amnesty paling sedikit akan sebesar Rp 50 triliun. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, dengan tenor selama tiga tahun, Obligasi Negara Ritel atau ORI seri 013 dapat menjadi instrumen yang tepat untuk menginvestasikan dana repatriasi yang masuk ke dalam negeri melalui program pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Ketentuan amnesti pajak yang mengharuskan ditaruhnya dana repatriasi di dalam negeri selama tiga tahun dapat membantu penyerapan penawaran ORI tahun ini," kata Robert dalam pembukaan masa penawaran ORI 013 di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis, 29 September 2016.

Hari ini, Kementerian Keuangan membuka masa penawaran Obligasi Negara Ritel atau ORI. Masa penawaran obligasi retail tersebut akan dibuka hingga 20 Oktober mendatang. Dari penerbitan ORI seri 013 ini, Kemenkeu mematok target indikatif sebesar Rp 20 triliun. Adapun tingkat kupon yang ditawarkan ORI 013 sebesar 6,6 persen per tahun.

Selain melalui ORI 013, menurut Robert, instrumen-instrumen investasi lainnya yang bisa menampung dana repatriasi memang terbatas karena tahun anggaran 2016 tinggal tersisa tiga bulan. "Tapi, SBN bukan satu-satunya instrumen yang bisa menjadi tujuan repatriasi. Dalam waktu dekat, BUMN akan menerbitkan obligasi global dalam valuta asing," tuturnya.

Robert pun menambahkan, apabila dana repatriasi baru masuk pada Desember, peserta tax amnesty dapat memanfaatkan penerbitan surat utang pada tahun anggaran berikutnya, yakni Januari. "Walaupun Desember pemerintah tidak menerbitkan, satu bulan lagi pemerintah akan menerbitkan. Jadi, bisa ditaruh di deposito dulu sementara atau instrumen lain."

Menurut Robert, Kementerian Keuangan akan menerbitkan surat utang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadwal penerbitan, kata dia, tidak akan terpengaruh oleh tax amnesty. "Kami membuka kesempatan private placement dalam dolar Amerika Serikat. Bank gateway juga bisa mendapatkannya melalui lelang. Tidak harus one on one," katanya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

6 jam lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

2 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

6 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

8 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

9 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

28 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

40 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

49 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

52 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

56 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya