Menteri BUMN, Rini M. Soemarno di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan pembentukan holding perusahaan minyak dan gas yang menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara (persero) dan PT Pertamina (persero) segera terwujud dalam waktu dekat.
"Pada dasarnya secara konsep itu dapat diterima, namun ada banyak hal yang juga masih harus kita selesaikan," kata Rini seusai mengikuti rapat koordinasi membahas Holding BUMN di Jakarta, Senin, 26 September 2016.
Rini mengatakan pembentukan holding BUMN ini sudah dibicarakan dan dibahas dengan para pemangku kepentingan serta kementerian terkait agar realisasinya dapat dipercepat sebelum akhir tahun ini.
"Ini kita lebih detailkan dan semua lebih jelas. Dari setiap holding, semua stakeholder kita ajak bicara, kita sudah bicara dengan direksi, dewan komisaris, yang nantinya juga dengan serikat pekerja," katanya.
Ia menambahkan bahwa revisi Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara akan selesai dalam sepuluh hari untuk mempercepat pembentukan holding BUMN.
"Iya, ini sedang dalam proses paraf ke menteri-menteri," kata Rini.
Secara keseluruhan, Rini menegaskan pembentukan holding ini tidak hanya menguntungkan perusahaan induk namun juga memberikan profit bagi BUMN yang tergabung dalam holding tersebut.
"Kita melihat banyak perusahaan BUMN kekurangan modal. Diharapkan holding ini bisa meminjam dan dengan pembayaran bunga melalui operasionalnya," katanya.
Dalam proses pembentukan holding BUMN yang direncanakan, ada enam sektor yang akan dibentuk. Keenam sektor itu adalah energi migas, pangan, logistik, keuangan, pertambangan, dan infrastruktur.
Dari enam holding yang diusulkan, holding BUMN energi migas menjadi yang pertama mendapatkan persetujuan presiden.
Menurut Kementerian BUMN, beberapa manfaat dari pembentukan holding BUMN yaitu adanya kemandirian keuangan tanpa penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN), membuka lapangan kerja baru dan mendorong ketahanan pangan.
Selain itu, manfaat lainnya adalah mempercepat penyediaan perumahan rakyat, meningkatkan dividen dan pajak pemerintah serta pengadaan infrastruktur yang menjadi lebih efisien dan terintegrasi.
