Skema Pembiayaan Non-APBN Siap Biayai Jalan Tol Trans-Jawa

Reporter

Minggu, 25 September 2016 13:30 WIB

Sejumlah pekerja membangun tiang underpass di lokasi megaproyek infrastruktur jalan tol Trans Jawa ruas Solo-Ngawi-Kertosono di Ngawi, Jawa Timur, 17 April 2016. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN Bambang Brodjonegoro mengatakan pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa akan menjadi proyek pertama yang dibiayai melalui skema non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. “Tahun ini cair, tinggal tunggu hasil rapat umum pemegang saham mereka,” ucap Bambang di kantornya akhir pekan lalu.

RUPS tersebut, ujar Bambang, merujuk pada PT Taspen dan PT BPJS yang akan memberikan modalnya untuk pembangunan. Skema pembiayaan non-APBN memang mengincar dana-dana abadi, seperti dana pensiun, dana asuransi, dan dana yang bersumber dari investor private equity. Hal ini dilakukan untuk menekan penyaluran penanaman modal negara yang selalu terhalang ketika meminta restu Dewan Perwakilan Rakyat.

“Tahun lalu, Angkasa Pura II minta PMN untuk membangun Terminal 3. Kurang pas sebenarnya duit negara buat komersial,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu.

Menurut Bambang, dua perusahaan ini akan mencairkan dana senilai Rp 15 triliun untuk salah satu ruas dari total kebutuhan modal proyek sebesar Rp 70 triliun. PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Penjaminan Investasi Indonesia juga akan dilibatkan sebagai pendamping dan penjamin proyek. Setidaknya ada potensi dana kelolaan dari Taspen sebesar Rp 140 triliun dan Rp 220 triliun yang dimiliki BPJS.

Baca Juga: Cegah Peredaran Uang Palsu Menjelang Pilkada, BI Gandeng Polri

Bambang mengklaim telah mendapatkan komitmen dari direktur utama masing-masing perusahaan tersebut. “Dirut Taspen bilang, masa depan dana kelolaannya suram kalau terus di deposito dan SUN. Suku bunga kita akan rendah,” tutur. Pun ekspansi dana pensiun telah lumrah di dunia. Bandara Internasional Kuala Lumpur, ucap Bambang, dimiliki salah satu perusahaan dana pensiun Malaysia.

“Masih banyak sumber lain, seperti dana pensiun Pertamina, PLN, dan Telkom yang akan kita ajak nanti,” ujar Bambang. Bekas Menteri Keuangan ini mengatakan sumber dana ini akan digunakan untuk membiayai infrastruktur komersial semacam pembangkit listrik, jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Pembiayaan non-APBN ini akan menggunakan skema pembiayaan infrastruktur swasta atau BUMN murni tanpa adanya jaminan pemerintah.

Simak: Kata Ahok dan Agus Yudhoyono Soal Selfie di RSAL Mintohardjo

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berjanji akan akan mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa. Ditargetkan, proyek jalan bebas hambatan tersebut selesai akhir tahun ini.

"Kami akan menyelesaikan percepatan Jalan Tol Trans-Jawa. Insya Allah, sebelum tahun depan, jalan tol ini bisa difungsikan," ucap Basuki, 18 Juli 2016.

Basuki menjelaskan, kelak Jalan Tol Trans-Jawa akan menyambung jalur dari Brebes sampai Semarang. Jalan tol itu meliputi jalur Brebes-Pemalang sepanjang 37 kilometer, jalur Pemalang-Batang 35 kilometer, dan jalur Batang-Semarang 75 kilometer.

ANDI IBNU | ANTARA

Baca juga:

Anies Bisa Kalahkan Ahok? Inilah 5 Hal Mengejutkan di Pilkada DKI
Aryani Mau Buka-bukaan Mister X, Reaksi Mario Teguh Ditunggu




Berita terkait

Proyek Jalan Blora Selatan-Ngawi Segera Terealisasi

8 November 2023

Proyek Jalan Blora Selatan-Ngawi Segera Terealisasi

Jalan sepanjang 10 kilometer Randublatung - Getas akan dibangun melalui inpres jalan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Klaim Masyarakat Minta Pembangunan Jalan Tol Ditambah

24 Juli 2023

Jokowi Klaim Masyarakat Minta Pembangunan Jalan Tol Ditambah

Presiden Jokowi mengklaim mendapat banyak permintaan pembangunan jalan tol baru oleh masyarakat lantaran manfaatnya banyak dirasakan

Baca Selengkapnya

Selama 2022, Rp 16,04 Triliun Disalurkan untuk Pembebasan Lahan Jalan Tol

27 Februari 2023

Selama 2022, Rp 16,04 Triliun Disalurkan untuk Pembebasan Lahan Jalan Tol

LMAN menyalurkan Rp16,04 triliun untuk pembebasan lahan bagi pembangunan jalan tol sepanjang 2022.

Baca Selengkapnya

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi

Baca Selengkapnya

Kementerian PUPR: Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 Siap Beroperasi

22 Januari 2023

Kementerian PUPR: Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 Siap Beroperasi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengeluarkan sertifikat laik fungsi untuk Jalan Tol Semarang - Demak Seksi 2 (KM 448+994-KM 465+000).

Baca Selengkapnya

Jalan Tol Semarang - Demak Beroperasi Sebelum Libur Natal dan Tahun Baru 2023

8 Desember 2022

Jalan Tol Semarang - Demak Beroperasi Sebelum Libur Natal dan Tahun Baru 2023

Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II ditargetkan dapat segera beroperasi untuk mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas Nataru.

Baca Selengkapnya

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.

Baca Selengkapnya

Jawaban PUPR Soal Rencana Kenaikan Tarif Jalan Tol di Tahun Ini

15 September 2022

Jawaban PUPR Soal Rencana Kenaikan Tarif Jalan Tol di Tahun Ini

PUPR menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan terbaru terkait penyesuaian tarif sejumlah ruas jalan tol.

Baca Selengkapnya

PUPR Akan Lelang Proyek 9 Jalan Tol Senilai Rp 148,9 T

25 Juni 2022

PUPR Akan Lelang Proyek 9 Jalan Tol Senilai Rp 148,9 T

PUPR mencatat terdapat 9 ruas jalan tol dengan total investasi Rp148,9 triliun yang tengah disiapkan untuk nantinya dilelang.

Baca Selengkapnya

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.

Baca Selengkapnya