Mantan Kepala BIN Hendropriyono Ikut Tax Amnesty  

Rabu, 21 September 2016 13:12 WIB

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono bersama Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar Direktorat Jenderal Pajak Mekar Satria Utama di Gedung Sudirman, Jakarta, 21 September 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Abdullah Makhmud Hendropriyono akan mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty hari ini, Rabu, 21 September 2016. Hendropriyono tiba di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar Direktorat Jenderal Pajak, Gedung Sudirman, Jakarta, tepat pukul 12.30.

Saat tiba di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, Hendropriyono yang mengenakan kemeja merah hati yang dipadukan dengan jas hitam itu langsung disambut oleh Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar Mekar Satria Utama. Jajaran pejabat Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar pun turut menyambut Hendropriyono.

Kepala BIN pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut hanya menebarkan senyum saat memasuki Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar. "Kok ramai sekali ini," kata Hendropriyono mengomentari para wartawan dan juga fotografer yang mengerumuninya, Rabu, 21 September 2016.

Menteri Transmigrasi dan Perambahan Hutan dalam Kabinet Pembangunan VII serta Kabinet Reformasi tersebut pun hanya berbincang dengan Toto, sapaan akrab Mekar, hingga memasuki lift tanpa memberikan sepatah kata pun kepada wartawan mengenai maksud kedatangannya ke sana.

Selain pernah menjabat Kepala BIN dan menteri, Hendropriyono dikenal sebagai pebisnis. Berdasarkan informasi, Hendropriyono merupakan Chief Executive PT Adiperkasa Citra Lestari, Chairman Andalusia Group, Commissioner Carrefour Indonesia, dan Presiden Direktur PT Mahagaya hingga saat ini.

Sebelum Hendropriyono, beberapa pengusaha juga telah mengikuti program tax amnesty. Mereka adalah pemilik Grup Lippo, James Riady; pemilik Grup Gemala, Sofjan Wanandi; Thohir bersaudara, Erick Thohir dan Garibaldi “Boy” Thohir; serta putra Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

9 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

39 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

42 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

50 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya