Tebusan Tax Amnesty Diperkirakan Hanya Rp 50 - 60 Triliun

Reporter

Selasa, 20 September 2016 22:24 WIB

Aktivitas kantor pelayana Amnesti Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Sudirman, Jakarta, 22 Juli 2016. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan target pendapatan pajak dari tax amnesty Rp 165 triliun cukup realistis meskipun Bank Indonesia malah memperkirakan penerimaan dari tax amnesty paling sedikit akan sebesar Rp 50 triliun. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Uang tebusan program pengampunan pajak atau tax amnesty diperkirakan hanya mencapai Rp 50 – 60 triliun. Angka itu merupakan perkiraan 3 persen atau senilai dengan tebusan dari Rp 1500 triliun potensi pajak yang belum dilaporkan.

“Konsensus para broker memperkirakan nilainya segitu. Kalau angka Rp 1500 triliun itu diambil dari nilai potensi yang paling dianggap wajar,” kata Direktur Investasi, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Alvin Pattihusiwa di Jakarta, Selasa, 20 September 2016.

Menurut Alvin, angka tebusan Rp 50-60 triliun selama program tax amnesty juga cukup wajar. “Kalau di bawah itu akan jadi sentimen negatif," ujarnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak hingga Selasa sore, jumlah harta yang terkumpul pada program tax amnesty mencapai Rp 1.110 triliun. Rinciannya, Rp 762 triliun merupakan deklarasi dalam negeri. Adapun Rp 290 triliun adalah deklarasi luar negeri. Sedangkan dana repatriasi dan nilai tebusan masing-masing baru mencapai Rp 58 triliun dan Rp 28 triliun.

Alvin yakin nilai tebusan yang nantinya terkumpul tak akan jauh dari perkiraan tersebut.
Sebab, berdasarkan pembicaraannya dengan beberapa wajib pajak besar, mereka umumnya sudah berkomitmen untuk membayar uang tebusan. "Yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh para investor adalah repatriasi," katanya.

Menurut Alvin, para investor masih menimbang apakah akan membawa pulang duit mereka atau tetap menahannya di negara tempat mereka menyimpan dana saat ini. “Beberapa masih ragu, apakah nanti kalau dibawa pulang akan menghasilkan gain lebih besar,” ujarnya.

Sebaliknya, kata dia, iming-iming dari negara lain seperti Singapura untuk menahan dana mereka tak menjadi pertimbangan para investor. Mereka umumnya tetap tertarik mengikuti program pengampunan pajak. "Apalagi, di beberapa negara maju, suku bunga deposito kian hari makin kecil. Ini belum ditambah penerapan suku bunga negatif di beberapa negara."

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo juga memperkirakan nilai tebusan Tax Amnesty yang akan terkumpul hanya sekitar Rp 60 triliun. Prastowo menuding rendahnya capaian dikarenakan adanya beberapa aturan teknis yang cenderung mempersulit.

Selain itu, belum jelasnya arah distribusi dana juga disebut menjadi penyebab enggannya pengusaha membawa pulang uang mereka. “Belum banyak tawaran konkret. Imbal hasil dan kepastian hukum juga belum jelas," kata Yustinus.

FAIZ NASHRILLAH

Berita terkait

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kementerian ESDM soal Kebocoran Dokumen, Rincian Biaya Renovasi Stadion Piala Dunia U-20

8 April 2023

Terpopuler: Kementerian ESDM soal Kebocoran Dokumen, Rincian Biaya Renovasi Stadion Piala Dunia U-20

Kementerian ESDM angkat bicara soal ramainya pemberitaan soal bocornya dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pelaporan Program Tax Amnesty Diperpanjang, Teten Minta Data Penjual Pakaian Bekas Impor

7 April 2023

Terkini: Pelaporan Program Tax Amnesty Diperpanjang, Teten Minta Data Penjual Pakaian Bekas Impor

Ditjen Pajak merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka program tax amnesty.

Baca Selengkapnya

Ditjen Pajak Perpanjang Waktu Pelaporan Program Tax Amnesty hingga 31 Mei, Ini Alasannya

7 April 2023

Ditjen Pajak Perpanjang Waktu Pelaporan Program Tax Amnesty hingga 31 Mei, Ini Alasannya

Ditjen Pajak Kemenkeu merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty hingga 31 Mei.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Rilis Sukuk Seri PBS035 untuk Peserta Tax Amnesty, Ini Besaran Imbal Hasilnya

1 Maret 2023

Kemenkeu Rilis Sukuk Seri PBS035 untuk Peserta Tax Amnesty, Ini Besaran Imbal Hasilnya

Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara seri PBS035 sebesar Rp156,522 miliar.

Baca Selengkapnya

Staf Khusus Sri Mulyani Jelaskan Alasan Tidak Ada Lagi Tax Amnesty

31 Juli 2022

Staf Khusus Sri Mulyani Jelaskan Alasan Tidak Ada Lagi Tax Amnesty

Yustinus Prastowo menegaskan pemerintah tidak akan lagi mengadakan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Baca Selengkapnya

Negara Asal Deklarasi dan Repatriasi Harta, Sri Mulyani: Pertama dan Mayoritas Tetap di Singapura

2 Juli 2022

Negara Asal Deklarasi dan Repatriasi Harta, Sri Mulyani: Pertama dan Mayoritas Tetap di Singapura

Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, terdapat 15 negara asal deklarasi dan repatriasi harta bersih yang mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS)

Baca Selengkapnya