Ilustrasi tagihan listrik, pulsa listrik, kenaikan tarif listrik. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR mendesak pemerintah untuk mengatur kembali penyaluran subsidi listrik. Wakil Ketua Badan Anggaran Said Abdullah mengatakan penyaluran subsidi tak tepat sasaran.
"Subsidi listrik senilai puluhan triliun rupiah dinikmati orang-orang kaya," kata Said di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 13 September 2016. Menurut Said, jumlah orang miskin sebanyak 28 juta berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun, kata Said, penyaluran subsidi golongan 450 VA dan 900 VA dinikmati oleh 45 juga pelanggan. Said meminta pemerintah menyesuaikan data dengan BPS malam ini juga. Ia juga menyarankan pemerintah menggandeng PLN membahas masalah tersebut.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan peningkatan jumlah penerima subsidi terjadi karena Kementerian ESDM dan PLN belum mencabut subsidi listrik 900 VA untuk pelanggan rumah tangga sebanyak 18,76 juta.
Padahal, menurut Said, pemerintah telah memutuskan untuk mencabut subsidi bagi 18,76 juta pelanggan tersebut sejak 1 Juni 2016. "Janjinya tahun ini tapi belum jalan," kata dia usai rapat dengan Banggar.
Suahasil mengaku tak tahu alasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT PLN bertindak demikian. "Coba tanyakan kepada mereka," kata dia.
Masalah subsidi tersebut, menurut Suahasil, berimbas kepada pengeluaran pemerintah. Pemerintah menjadi otomatis berutang kepada PLN. Pasalnya, pagu subsidi sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
5 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
