TEMPO.CO, Jakarta - Untuk mendorong pencapaian target indeks keuangan inklusif menjadi 75 persen pada 2019, pemerintah menetapkan lima pilar sebagai penyangga Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) . Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, peningkatan indeks ini sangat penting karena Indonesia kini masih tertinggal dibanding sejumlah negara tetangga.

Pada 2014 lalu, indeks keuangna inklusif di Indonesia baru mencapai 36 persen. Saat ini, Indonesia berada di atas Filipina dan Vietnam yang baru mencapai 31 persen. Namun, Indonesia masih kalah dengan Thailand dengan indeks 78 persen dan Malaysia dengan indeks 81 persen.

"Ini memang target yang cukup ambisius," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat koordinasi tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 9 September 2016.

Lebih jauh, Darmin menjelaskan setidaknya ada lima pilar sebagai penyangga SNKI. Pertama adalah edukasi keuangan yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. "Kedua, hak properti masyarakat. Paling utama dari pilar ini adalah sertifikasi tanah rakyat dengan backbone Kementerian Agraria dan Tata Ruang," katanya.

Pilar yang ketiga adalah fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan yang akan dijalankan OJK. Keempat adalah layanan keuangan pada sektor pemerintah di mana bantuan sosial akan dikembangkan. "Transformasi subsidi dari pemerintah juga akan masuk melalui pilar ini dengan backbone Kementerian Sosial dan BI," tutur Darmin.

Pilar yang terakhir, menurut Darmin, berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pilar kelima itu, kata dia, akan dilakukan melalui kerjasama antara OJK, BI, dan pemerintah. "Ada satu lagi yang tidak muncul secara eksplisit di sini, yakni e-commerce, yang akan fokus pada pengembangan start-up dan Usaha Kecil dan Menengah.”

Untuk merealisasikan target dalam SNKI itu, Darmin menekankan perlunya pembentukan kelompok kerja atau working group dan rencana aksi atau action plan beserta time frame-nya dengan jelas. "Desain program ini harus segera dirampungkan kemudian dilaksanakan secara jelas, efektif, dan efisien,” ujarnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI