Revisi Beleid Migas Diharapkan Rampung Akhir Tahun Ini

Jumat, 9 September 2016 15:59 WIB

Salah satu instalasi pengolahan gas dan kondensat dari lapangan migas South Mahakam yang dioperasikan Total E&P Indonesie di Senipah, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral I Gusti Nyoman Wiratmadja berharap revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 bisa rampung pada tahun ini. “Kalau boleh revisi PP 79 jadi bonus di tahun ini," ujar Wiratmadja di kantornya, Jumat, 9 September 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasional yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi saat ini memang tengah dalam tengah dibahas di Kementerian Koordinator Perekonomian.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya mengusulkan substansi revisi, terutama mengenai kepastian hukum, iklim investasi yang lebih atraktif, serta penataan ketentuan fiskal. Pelaksana tugas Menteri Energi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengusulkan angka pengembalian investasi (internal rate of return/IRR) hulu migas naik menjadi 15 persen.

Lebih jauh, Wiratmadja mengatakan saat ini produksi minyak sangat menyedihkan. Untuk gas dalam kondisi cukup baik, tetapi produksinya terus menurun. "Apalagi jika dilakukan dengan business as usual," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Wiratmadja, harus dilakukan terobosan agar industri migas atraktif. Sehingga program eksplorasinya benar-benar masif . "Caranya dengan merivisi PP 79," kata dia.

Wiratmadja menyatakan, apabila tidak dilakukan revisi beleid itu, maka tak ada eksplorasi masif dan terbosan baru. Walhasil produksi migas akan turun dari tahun ke tahun.

Padahal di saat itu pula, konsumsi masyarakat akan kebutuhan migas semakin besar. "Bisa jadi beberapa tahun ke depan kita jadi importir paling besar,” ujar Wiratmadja.

Dengan merevisi PP 79 maka industri migas akan lebih atraktif karena menyesuaikan harga minyak. Wiratmadja mencontohkan jika harga minyak murah maka badan usaha yang menyelenggarakan hulu migas akan mendapat insentif. Dan sebaliknya bila harga minyak mahal, pemerintah yang akan mendapat insentif.

"Insentif ini maksudnya kalau untuk badan usaha tidak dikenakan pajak saat sedang eksplorasi," ujar Wiratmadja. Diharapkan juga dengan revisi PP 79 akan menarik banyak investor, terutama dalam negeri. "Daripada mereka ke luar sana.”

Dengan begitu, menurut Wiratmadja, upaya untuk menemukan cadangan minyak atau gas baru akan dapat terlaksana melalui eksplorasi baru. "Semakin banyak investor, semakin banyak mereka akan melakukan eksplorasi dan temuan untuk cadangan baru semakin terbuka," ujar Wiratmadja.

ODELIA SINAGA

Berita terkait

Letusan Gunung Ruang Rusak Fasilitas Pemantau Kegempaan, Alat Apa Saja yang Dipasang?

10 hari lalu

Letusan Gunung Ruang Rusak Fasilitas Pemantau Kegempaan, Alat Apa Saja yang Dipasang?

Erupsi Gunung Ruang sempat merusak alat pemantau aktivitas vulkanik. Gunung tak teramati hingga adanya peralatan pengganti.

Baca Selengkapnya

Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

58 hari lalu

Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

MAGMA Indonesia memperingatkan adanya Erupsi Gunung Semeru dan Marapi. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada radius 5 kilometer.

Baca Selengkapnya

34 Ribu Rice Cooker Gratis Telah Dibagikan, Terbanyak Jawa-Bali

18 Januari 2024

34 Ribu Rice Cooker Gratis Telah Dibagikan, Terbanyak Jawa-Bali

Jawa-Bali merupakan daerah yang paling banyak menerima rice cooker gratis. Total anggaran program ini Rp 347 miliar.

Baca Selengkapnya

Syarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Apa Saja?

16 Oktober 2023

Syarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Apa Saja?

MKementerian ESDM akan memberikan bantuan 600 ribu unit rice cooker secara gratis, apa syaratnya?

Baca Selengkapnya

Indosolar Expo 2023: Upaya Bersama Bangkitkan Energi Surya Indonesia

26 Juli 2023

Indosolar Expo 2023: Upaya Bersama Bangkitkan Energi Surya Indonesia

Energi surya memiliki peran strategis dalam mengakselerasi upaya transisi energi khususnya di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Baca Selengkapnya

5 Provinsi Penghasil Emas Terbesar di Indonesia

11 Februari 2023

5 Provinsi Penghasil Emas Terbesar di Indonesia

Inilah 5 Provinsi Penghasil emas terbesar di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Turunkan Emisi Efek Rumah Kaca, Kementerian ESDM Percepat Pengembangan Sektor Panas Bumi

11 Februari 2023

Turunkan Emisi Efek Rumah Kaca, Kementerian ESDM Percepat Pengembangan Sektor Panas Bumi

Kementerian ESDM terus mengembangkan sektor panas bumi untuk menurunkan efek rumah kaca.

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM: Ekspor Emas Dihentikan Bertahap

10 Februari 2023

Menteri ESDM: Ekspor Emas Dihentikan Bertahap

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan larangan ekspor emas akan dilakukan secara bertahap.

Baca Selengkapnya

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

7 Februari 2023

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

6 Februari 2023

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.

Baca Selengkapnya